REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA BERBASIS NILAI KEADILAN

HIDAYAT, YAYAT (2023) REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302000425_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302000425_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Tulisan ini berjudul Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Modal Kerja Berbasis Nilai Keadilan. Adapun uraian dalam Disertasi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis regulasi perlindungan konsumen dalam penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap perjanjian kredit modal kerja belum berbasis nilai keadilan, kelemahan- kelemahan regulasi perlindungan konsumen dalam penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap perjanjian kredit modal kerja saat ini dan bagaimana rekonstruksi perlindungan konsumen dalam penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap perjanjian kredit modal kerja yang berbasis nilai keadilan. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme, yaitu menerangkan bahwa substansi bentuk kehidupan di masyarakat tidak hanya dilihat dari penilain objektif saja, melainkan dilihat dari tindakan perorangan yang timbul dari alasan-alasan subjektif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis), dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula penelitan lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Guna menunjang dan melengkapi data pada penelitian ini juga ditopang dengan mengutamakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan, Regulasi perlindungan konsumen dalam penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap perjanjian kredit modal kerja belum berbasis nilai keadilan, hal ini dapat dilihat dari proses penyelesaian sengketa terhadap nasabah (konsumen) yang melakukan wanprestasi, pelaku usaha tidak dapat megajukan sengketa ke Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan konsumen dalam penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap perjanjian kredit modal kerja antara lain dari sisi penegakan hukum apparat penegak hukum (anggota BPSK) jumlahnya masih terlalu sedikit dibanding dengan luasnya permasalahan sengkta konsumen, sehingga Jumlah tersebut masih dirasa kurang untuk menangani sengketa konsumen yang terbilang cukup banyak dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Perlu ada nya penambahan ketentuan pidana pada uu no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang dapat ditujukan kepada konsumen dan pasal yang mengatur untuk dibentuknya lembaga dengan karakteristik khusus di bidang jasa keuangan yang dapat menangani keluhan atau laporan baik dari konsumen maupun pelaku usaha dan memiliki hak eksekutorial, agar posisi pelaku usaha dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen dapat sejajar dengan konsumen. Kata Kunci: Rekonstruksi, Perlindungan Konsumen, Kelemahan, Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	12 Jan 2024 02:21
Last Modified:	12 Jan 2024 02:21
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32884

Actions (login required)

View Item