REKONSTRUKSI REGULASI PEMANFAATAN CANDI BOROBUDUR UNTUK PERIBADATAN UMAT BUDDHA BERBASIS NILAI KEADILAN

SAMVARA, MADE ADHIGUNA (2023) REKONSTRUKSI REGULASI PEMANFAATAN CANDI BOROBUDUR UNTUK PERIBADATAN UMAT BUDDHA BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302000386_fullpdf.pdf Download (5MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302000386_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya bertujuan untuk melestarikan objek cagar budaya namun disisi lain justru bertolakbelakang dengan jaminan kemerdekaan untuk menjalankan ibadah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal pengurusan izin melaksanakan ibadah. Candi Borobudur merupakan situs bersejarah peninggalan kerajaan Mataram Kuno yang dibangun sebagai bentuk penghormatan dan pelestarian ajaran Buddha. Disamping itu, Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992 menetapkan Kawasan Candi Borobudur sebagai tempat pariwisata sehingga dalam pemanfaatannya untuk pelaksanaan kegiatan keagamaan dikenakan tarif pembiayaan, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Rekonstruksi Regulasi Pemanfaatan Candi Borobudur untuk tempat peribadatan umat Buddha berbasis nilai keadilan. Tujuan penelitian adalah Untuk menganalisis dan menemukan regulasi pemanfaatan Candi Borobudur untuk peribadatan umat Buddha belum berbasis nilai keadilan, untuk menganalisis dan menemukan kelemahan regulasi pemanfaatan Candi Borobudur untuk peribadatan umat Buddha berbasis nilai keadilan, dan untuk menganalisis dan menemukan rekonstruksi regulasi pemanfaatan Candi Borobudur untuk peribadatan umat Buddha berbasis nilai keadilan. Peneliti mengunakan Teori Keadilan Pancasila sebagai Grand Theory, Teori Sistem Hukum sebagai Middle Theory, dan Teori Tanggungjawab Negara dan Teori Hukum Progresif sebagai Applied Theory. Metode penelitian yang digunakan yaitu paradigma penelitian dengan paragdima penelitian post positivisme dan konstruktif, metode pendekatan Undang- undang/historis, jenis penelitian yuridis sosiologis, sifat deskriptif, analisis data dengan intepretasi, teknik pengumpulan data melalui kepustakaan dan wawancara. Hasil Penelitian bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992 sebagai regulasi pemanfaatan Candi Borobudur untuk peribadatan umat Buddha belum berbasis nilai keadilan menimbulkan konflik norma pada undang-undang dan keputusan presiden mengenai perizinan dan dikenakan biaya tanpa ada standarisasi dan cenderung mahal sehingga bertentangan dengan hak konstitusional yang menjadi tanggung jawab Negara sebagaimana mandat Undang-Undang 1945 Pasal 29 ayat 2 mengenai kebebasan dalam menjalankan ibadah, pengurusan perizinan dan tarif biaya sebagai kelemahan regulasi pemanfaatan Candi Borobudur untuk peribadatan umat Buddha berbasis nilai keadilan, dan rekonstruksi regulasi pemanfaatan Candi Borobudur untuk peribadatan umat Buddha berbasis nilai keadilan dengan pembaharuan hukum dengan menghapus pengurusan perizinan dan pembiayaan dengan menetapkan pelaksanaan kegiatan keagamaan bagi umat Buddha di Candi Borobudur dengan melakukan rekonstruksi pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan dan Pasal 27 pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 serta Pasal 4 Pada Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992. Kata Kunci: Rekonstruksi regulasi pemanfaatan Candi Borobudur, peribadatan umat Buddha, dan berbasis nilai keadilan.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	12 Jan 2024 02:19
Last Modified:	12 Jan 2024 02:19
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32883

Actions (login required)

View Item