REKONSTRUKSI REGULASI PERTANGGUNG JAWABAN BANK DALAM PENERBITAN KARTU ATM NASABAH TERHADAP KEJAHATAN CARD SKIMMING BERBASIS NILAI KEADILAN

GUNAWAN, TRI (2023) REKONSTRUKSI REGULASI PERTANGGUNG JAWABAN BANK DALAM PENERBITAN KARTU ATM NASABAH TERHADAP KEJAHATAN CARD SKIMMING BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

[img] Text
Program Doktor Ilmu Hukum_10301900149_fullpdf.pdf

Download (2MB)
[img] Text
Program Doktor Ilmu Hukum_10301900149_pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Dunia perbankan sangat tergantung pada nasabah yang akan menyimpan dananya di bank dan yang meminjam dana dari bank, karena nasabah merupakan salah satu faktor penting dalam bisnis perbankan. Untuk mendapatkan nasabah tersebut, diperlukan kepercayaan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh bank terhadap nasabahnya. Setiap bank berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah. Upaya tersebut dapat dilihat dengan berbagai macam produk yang dikeluarkan. Salah satu produk tersebut berupa Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dapat diakses melalui kartu ATM. Dalam penulisan penelitian ini penulis mencoba mengkaji tentang perjanjian antara bank dan kreditur dalam penerbitan Kartu ATM yang berbasis elektronik, pertanggungjawaban bank terhadap nasabah yang telah dirugikan oleh kejahatan card skimming, dan pencegahan dari kejahatan card skimming dalam transaksi bank. Beberapa dasar hukum dari penulisan ini antara lain : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1367 KUHPerdata dan Peraturan Bank Indonesia PBI 11/11/PBI/2009. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu sebuah bentuk/ jenis penelitian yang mengandalkan data dan informasi tentang hukum, baik bahan hukum pimer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Perjanjian penerbitan kartu ATM antara bank dengan nasabah menimbulkan hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana didasarkan atas perjanjian meminjam yang artinya bank menempatkan diri sebagai peminjam dana dari nasabah sehingga bank berhak memakai dana tersebut. Pihak Bank harus mengganti kerugian nasabah yang kartu ATM-nya terkena skimming oleh para penjahat dan mengganti sejumlah uang milik nasabah yang hilang. Perlindungan nasabah atas terjadinya card skimming adalah dengan bentuk perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara refresif, dan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak bank dalam mencegah terjadinya kejahatan skimming adalah dengan mengganti kartu debit dari teknologi pita magnetik ke teknologi cip. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa regulasi pertanggungjawaban bank dalam penerbitan kartu ATM saat ini kurang berbasis keadilan karena faktor- faktor seperti kekurangan dan ketidaktepatan regulasi yang ada serta kesalahan dalam penerbitan kartu ATM. Regulasi yang tidak adil dapat berdampak negatif pada reputasi bank dan kualitas layanan kepada nasabah. Terdapat kelemahan dalam regulasi, termasuk ketidakpastian, kompleksitas, kurangnya pembaruan, dan kurangnya pengawasan, yang mempengaruhi efektivitas perlindungan nasabah. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi perlu dilakukan secara berkala, termasuk perubahan pada undang-undang perbankan dan ketentuan tindakan pencegahan serta sanksi yang lebih tegas untuk bank yang melanggar regulasi, serta fokus pada pertanggungjawaban bank terhadap nasabah atas kejahatan elektronik untuk memastikan keadilan dan perlindungan nasabah dalam transaksi perbankan. Kata Kunci: Pertanggungjawaban bank, Perlindungan Hukum Nasabah, Kejahatan Card skimming

Item Type: Thesis (Doctoral)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana
Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited: 12 Jan 2024 02:14
Last Modified: 12 Jan 2024 02:14
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32878

Actions (login required)

View Item View Item