EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERHADAP PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN SEMARANG

HABSARI, MILENIA AYU (2023) EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERHADAP PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN SEMARANG. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302100174_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302100174_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (131kB)

Abstract

Hadirnya jabatan Notaris yang dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Atas dasar tersebut, seseorang yang telah diangkat menjadi Notaris harus melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah dilayani oleh Notaris sesuai dengan kewenangan dan tugas jabatannya, memberikan honorarium kepada Notaris. Karenanya, Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya. Terkait dengan hal tersebut semakin banyak kebutuhan akan jasa Notaris. Notaris mempunyai tugas melayani masyarakat dalam bidang perdata, khususnya dalam hal pembuatan akta autentik. Seperti yang terdapat dalam pasal 1868 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata jo Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa : akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara mendasar bergantung pada pengamatan. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang mana terdapat suatu peristiwa dimana peneliti menjadi instrument kunci dalam penelitian yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian, kemudian hasil dari pendekatan tersebut dijabarkan dalam bentuk kata-kata yang tertulis pada data empiris yang telah diperoleh. Dalam pendekatan ini juga lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam tataran aturan hukum yang benar bahwa Majelis Pengawas Daerah (MPD) harus menempatkan akta Notaris sebagai objek, karena Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berkaitan untuk membuat dokumen hukum, berupa akta sebagai alat bukti tertulis yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata, sehingga menempatkan akta sebagai objek harus dinilai berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta, dan jika terbukti ada pelanggaran, maka akan dikenai sanksi sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 84 dan 85 UUJN. Dengan demikian bukan wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD) jika dalam melakukan tugasnya mencari unsur-unsur (pidana) untuk menggiring Notaris dengan kualifikasi turut serta atau membantu melakukan suatu tindakan atau perbuatan pidana. Adapun tujuan pengawasan Notaris adalah memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuanketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku demi pengaman kepentingan masyarakat umum, karena Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa Akta Otentik sesuai permintaan kepada Notaris. Kata Kunci : Notaris, Efektifitas, Majelis Pengawas Daerah

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	30 Oct 2023 02:42
Last Modified:	30 Oct 2023 02:42
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32448

Actions (login required)

View Item