PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KRIMINALISASI JABATAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DI KOTA SEMARANG

IRFAN, IRFAN (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KRIMINALISASI JABATAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DI KOTA SEMARANG. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302100128_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302100128_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (157kB)

Abstract

Tak bisa ditutup-tutupi, posisi pelaku jabatan notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) sangat rentan menjadi “sasaran tembak” oknum aparat hukum. Istilah yang viral saat ini adalah “Kriminalisasi” oleh oknum aparat dengan bermacam-macam motif. Sementara itu dalam bekerja, notaris selalu di ingatkan untuk profesional tunduk dan patuh pada Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku yang mengatur standar prosedur bekerja. Ini diatur, utamanya di UndangUndang Jabatan Notaris, dan Peraturan lainnya, termasuk Peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Di samping itu ada pula kode etik. Berkenaan dengan penjelasan tersebut di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap kriminalisasi jabatan notaris/PPAT di kota Semarang, 2) untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana pemulihan hak serta keadaan notaris yang terjerat kriminalisasi dalam menjalankan jabatannya di kota semarang. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dengan metode wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1)dengan menerapkan prinsip kehatihatian sebelum membuat akta, agar meneliti segala fakta yang berkaitan dalam pembuatan akta dengan pertimbangan berdasarkan pada peraturan perundangundangan. notaris harus meneliti segala keabsahan alat bukti atau kelengkapan dari dokumen pendukung yang diperlihatkan oleh para pihak pada notaris, dan juga mendengar keterangan serta pernyataan penghadap sebagai dasar pertimbangan dalam mengkonstantir keinginan para penghadap kedalam akta2) Rehabilitasi menjadi bentuk dalam penghapusan segala kerugian yang telah disebabkan oleh kasus yang telah menimpa notaris dan menjadi bentuk dalam memulihkan hak notaris dengan cara membersihkan nama baik, kedudukan, harkat dan marwah martabat sebagai seorang pejabat umum. Apabila dikaitkan dengan contoh kasus dalam Putusan Nomor: 650/Pid.B/2015/PN Dps, bentuk ganti kerugian dapat diajukan di dalam praperadilan dikarenakan dakwaan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur kejahatan pelanggaran perbuatan pidana dan dakwaan yang digunakan adalah tindak pidana tidak sesuai dengan unsur yang terkandung dalam perbuatan pidana namun melainkan suatu perbuatan perdata sehingga hal tersebut telah menunjukan telah terjadinya suatu kekeliruan dalam penerapan hukum. Sedangkan bentuk rehabilitasi sesuai dengan putusan pengadilan yaitu mengembalikan hak, kedudukan, harkat dan martabat Notaris itu sendiri. Kata Kunci: Jabatan Notaris; Perlindungan Hukum; Kriminalisasi.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	27 Oct 2023 02:21
Last Modified:	27 Oct 2023 02:21
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32395

Actions (login required)

View Item