PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN TANAH BADAN URUSAN LOGISTIK (Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg)

Umam, Hafid Khoirul (2023) PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN TANAH BADAN URUSAN LOGISTIK (Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302100127_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302100127_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (135kB)

Abstract

Seorang Notaris tidak terlepas dari sanksi-sanksi apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris bahkan sanksi pidana. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Kedudukan notaris dalam peristiwa tindak pidana korupsi pengadaan tanah Badan Urusan Logistik di Kabupaten Grobogan. 2) Pertanggungjawaban hukum bagi notaris yang terlibat dalam tindak pidana korupsi pengadaan tanah Badan Urusan Logistik di Kabupaten Grobogan. Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Jenis data menggunakan data sekunder yang diperoleh studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Hasil penelitian disimpulkan : 1). Kedudukan notaris dalam peristiwa tindak pidana korupsi pengadaan tanah Badan Urusan Logistik di Kabupaten Grobogan adalah sebagai pihak yang turut serta membantu KS melakukan korupsi. Perbuatan PC tersebut yang melakukan perbuatan pidana bersama KS tersebut diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. PC menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Notaris. 2) Pertanggungjawaban hukum bagi notaris yang terlibat dalam tindak pidana korupsi pengadaan tanah Badan Urusan Logistik di Kabupaten Grobogan merupakan pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berkeyakinan pada perbuatan PC telah memenuhi rumusan unsur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Berdasarkan putusan Nomor 90/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg, PC dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Kata Kunci: Tanggungjawab Notaris, Korupsi, Pengadaan Tanah

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	27 Oct 2023 02:19
Last Modified:	27 Oct 2023 02:19
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32393

Actions (login required)

View Item