AKIBAT HUKUM PERJANJIAN NOMINEE DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS BERBASIS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF SYARAT SAHNYA PERJANJIAN

HUSEN, ARIE ARISANDY (2023) AKIBAT HUKUM PERJANJIAN NOMINEE DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS BERBASIS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF SYARAT SAHNYA PERJANJIAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302100115_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302100115_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (129kB)

Abstract

Perjanjian nominee (pinjam nama) saat ini banyak masyarakat yang menggunakannya. Beberapa sebab diantaranya ada yang sudah terkena blacklist dari bank karena ketidakmampuan membayar angsurannya, ada yang BI Checkingnya sudah masuk collect 5 namun ingin melakukan pinjaman ke Bank seperti KPR atau kredit mobil. Dalam prakteknya ada notaris yang berani membuatkan perjanjian nominee untuk membantu kliennya yang memiliki permasalahan dalam perbankan atau WNA yang ingin memiliki tanah di Indonesia. Walaupun dalam UUPM dan UUPA dilarang penggunaan pinjam nama tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dan keabsahan dari perjanjian nominee yang dibuat dihadapan notaris, serta untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi atas perjanjian nominee dibuat dihadapan notaris berbasis kepastian hukum dalam perspektif syarat sahnya perjanjian. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema Penelitian, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas. Hasil penelitiannya keabsahan suatu perjanjian nominee (pinjam nama) yang terjadi di Indonesia, jika ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1320 terkait syarat sahnya suatu perjanjian tepatnya pada syarat objektif yakni ayat 4 tidaklah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Sehingga suatu Perjanjian Pinjam Nama yang terjadi di Indonesia jika ditinjau dari hukum yang berlaku dapat diketahui bahwa perjanjian tersebut dikatakan batal demi hukum. Notaris, dapat dikenakan sanksi berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik, maupun sanksi pidana atas akibat hukum yang ditimbulkan dari akta perjanjian nominee yang dibuatnya, sepanjang unsurunsur untuk penjatuhan sanksi tersebut terpenuhi. Notaris dapat dikenakan sanksi berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik, maupun sanksi pidana atas akibat hukum yang ditimbulkan dari akta perjanjian nominee yang dibuatnya, sepanjang unsur-unsur untuk penjatuhan sanksi tersebut terpenuhi. Kata Kunci : Perjanjian Nominee, Akibat Hukum, Syarat Sahnya Perjanjian

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	26 Oct 2023 03:41
Last Modified:	26 Oct 2023 03:41
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32385

Actions (login required)

View Item