TANGGUNGJAWAB NOTARIS YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SERTIPIKAT DI KOTA SAMARINDA

Budi, Anita Widyaningrum (2023) TANGGUNGJAWAB NOTARIS YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SERTIPIKAT DI KOTA SAMARINDA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302100113_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302100113_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (158kB)

Abstract

Dimata hukum, seorang yang berkedudukan sebagai Notaris sama halnya dengan masyarakat pada umumnya, yang tidak kebal terhadap hukum, dan dapat diminta pertanggungjawaban pidananya.. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Tanggungjawab Notaris yang turut serta melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat di Kota Samarinda. 2) Implikasi yuridis terhadap akta yang diterbitkan oleh notaris yang turut serta melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat di Kota Samarinda Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian disimpulkan : 1).Tanggungjawab Notaris yang turut serta melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat di Kota Samarinda yaitu dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan. Notaris MS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 KUHP. Hal ini membuktikan bahwa Notaris tidak kebal hukum, Notaris sama seperti masyarakat biasa yang harus patuh terhadap Hukum dan Undang-Undang. Notaris yang terbukti sah bersalah secara pidana dan memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat serta merta di berhentikan secara tidak hormat oleh Menteri Hukum dan HAM karena adanya ketidakpastian di dalam peraturan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. seperti yang termuat dalam Pasal 12 dan 13 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Hal ini dikarenakan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak ada aturan yang menjelaskan mengenai sanksi apabila Notaris dijatuhi ancaman hukuman pidana kurang dari lima tahun sehingga memberikan peluang bagi Notaris untuk dapat menjadi Notaris kembali. 2) Implikasi yuridis terhadap akta yang diterbitkan oleh notaris yang turut serta melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat di Kota Samarinda yaitu DA sebagai pemilik sah dapat mengajukan pembatalan akta jual beli dan sertipikat kepada Pengadilan. Pengajuan pembatalan bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah miliknya. Penjatuhan hukuman pidana terhadap Notaris MS, tidak serta merta akta yang bersangkutan menjadi batal demi hukum. Suatu hal yang tidak tepat secara hukum jika ada putusan pengadilan pidana dengan amar putusan membatalkan akta notaris, dengan alasan Notaris terbukti melakukan suatu tindak pidana. Kata Kunci: Tanggungjawab Pidana, Notaris, Penggelapan

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	26 Oct 2023 03:40
Last Modified:	26 Oct 2023 03:40
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32383

Actions (login required)

View Item