IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP BATALNYA AKTA JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG DISEBABKAN KARENA TINDAK PIDANA PENIPUAN DI KABUPATEN TEGAL

MAULANA, AJI (2023) IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP BATALNYA AKTA JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG DISEBABKAN KARENA TINDAK PIDANA PENIPUAN DI KABUPATEN TEGAL. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302100106_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302100106_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (135kB)

Abstract

Semua akta autentik pada dasarnya dimungkinkan timbul sengketa karena adanya penipuan dalam pembuatannya yang dapat menyebabkan akta autentik tersebut menjadi batal demi hukum. Penelitian ini mengenai “Implikasi Yuridis Terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Disebabkan Karena Tindak Pidana Penipuan di Kabupaten Tegal” yang bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis terhadap batalnya akta jual beli hak atas tanah yang disebabkan karena tindak pidana penipuan di Kabupaten Tegal dan tanggung jawab PPAT terhadap akta jual beli hak atas tanah yang batal karena adanya penipuan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi yuridis batalnya akta jual beli hak atas tanah yang disebabkan karena tindak pidana penipuan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata yakni perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan dapat diajukan pembatalan berdasarkan Pasal 1328 jo Pasal 1449 KUH Perdata. Pihak yang melakukan penipuan harus memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan dalam hal batalnya akta jual beli dimaksud menimbulkan kerugian. Tanggung jawab PPAT terhadap akta jual beli hak atas tanah yang batal karena adanya penipuan meliputi aspek tanggungjawab profesi berupa sanksi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat hingga pemberhentian dengan tidak hormat; aspek tanggung jawab keperdataan berupa ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan, aspek tanggung jawab administrasi berupa paksaan pemerintah (bestuursdwang), penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi), pengenaan denda administratif; pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom); dan atau aspek tanggungjawab pidana berupa sanksi pidana. Kata Kunci : Pembatalan, Akta Jual Beli Tanah, Penipuan

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	24 Oct 2023 06:01
Last Modified:	24 Oct 2023 06:01
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32380

Actions (login required)

View Item