TANJUNG, SILVA FAWJIAH (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR SEBAGAI KONSUMEN PENGGUNA JASA PINJAMAN MODAL DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI SEPIHAK YANG DILAKUKAN OLEH KREDITUR DI KOTA MANADO. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Text
Magister Kenotariatan_21302100072_fullpdf.pdf Download (2MB) |
|
Text
Magister Kenotariatan_21302100072_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (201kB) |
Abstract
Pelaksanaan ekskusi viat parate pada kenyataannya dapat merugikan debitur, hal ini dikarenakan pemaknaan gagal bayar yang menjadi landasan dilakukannya viat parate tidak benar-benar melihat kemampuan debitur serta dalam melakukan viat parate kreditur juga tidak mempertimbangkan kerugian yang dialami debitur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan terhadap debitur sebagai konsumen jasa pinjaman modal dalam kasus eksekusi sepihak yang dilakukan oleh kreditur di Kota Manado serta untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi dalam persoalan perlindungan terhadap debitur sebagai konsumen jasa pinjaman modal dalam kasus eksekusi sepihak yang dilakukan oleh kreditur di Kota Manado. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan menggunakan fakta- fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa perlindungan terhadap debitur sebagai konsumen jasa pinjaman modal dalam kasus eksekusi sepihak yang dilakukan oleh kreditur di Kota Manado belum terwujud secara seimbang, hal ini ditunjukan dengan Sebagian besar ekskusi parate terhadap benda objek jaminan HT hanya berorientasi pada keuntungan kreditur, secara yuridis menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah adalah sah, namun demikian dalam pelaksanaannya kreditor tidak memiliki kewenangan yang kuat dalam melakukan eksekusi mengingat eksekusi dalam HIR haruslah berpedoman pada penetapan pengadilan atau atas dasar putusan pengadilan. Sehingga ekskusi viat parate jelas banyak menimbulkan persoalan yang dapat berdampak pada kerugian debitor. Pelaksanaan perlindungan debitur dalam ekskusi sepihak oleh kreditur mengalami berbagai kendala, kendala secara yuridis ialah pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 6 dan Pasal 20 UUHT pada dasarnya dapat mengakibatkan disharmonisasi hukum antar hukum eksekusi menurut UUHT dengan hukum eksekusi keperdataan materil dan hukum pengalihan hak kepemilikan objek benda jaminan hak tanggungan serta bertentangan pula dengan hukum perlindungan konsumen. Termasuk hukum tata aturan di Indonesia. Pada perkembangannya dengan adanya kelemahan pada aspek ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 UUHT yang didukung juga oleh Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdata, telah mengakibatkan adanya celah terjadinya penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden oleh Kreditor. Solusi yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan reformulasi hukum yaitu dengan menambahkan hal-hal terkait perlu adanya sistem pengawasan, audit dan pemeriksaan terkait pelaksanaan eksekusi objek jaminan hak tanggungan, sebelum dilakukannya eksekusi maka wajib dibuktikan terlebih dahulu adanya cacat janji oleh debitor melalui audit dan pemeriksaan akan ada atau tidaknya etikat buruk debitor untuk tidak membayar hutang, dan perlu adanya amandemen terhadap Pasal 6 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah. Kata Kunci: Debitur, Eksekusi, Kreditur, Perlindungan.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
Date Deposited: | 24 Oct 2023 03:51 |
Last Modified: | 24 Oct 2023 03:51 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32342 |
Actions (login required)
View Item |