KEDUDUKAN AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP ANAK DIBAWAH PENGAMPUAN WALI BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN (Studi Kasus Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Raha Nomor: 187 /Pdt.P/2022/PA Rh)

RIWAN, MUHAMMAD HIDAYAT (2023) KEDUDUKAN AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP ANAK DIBAWAH PENGAMPUAN WALI BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN (Studi Kasus Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Raha Nomor: 187 /Pdt.P/2022/PA Rh). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302100050_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302100050_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (171kB)

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum (rechtstaat) yang memberikan jaminan dan memberikan perlindungan atas hak-hak warga negara untuk mendapatkan, mempunyai dan menikmati Hak Milik. Masalah yang dihadapi dilapangan adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum pertanahan. Cara mengatasi masalah tersebut adalah dengan memberikan pengarahan hukum kepada masyarakat. Jika hak atas tanah tersebut sebagai milik bersama, maka semua berhak atas tanah tersebut, harus sepakat dan setuju baru dilakukan transaksi jual belinya. Namun ketika salah satu pemilik hak masih dibawah umur menjadi permasalahan. Sehingga dalam proses peralihan hak atas sertipikat tersebut, berupa jual beli tanah dan bangunan, atau keperluan lain, sering terjadi kendala. Dimana PPAT tidak dibolehkan membuat akta yang mana salah satu pihak belum cakap hukum. Untuk itu diperlukan penetapan pengadilan sebagi salah satu syarat dalam pengurusan atas peralihak hak tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu Mengetahui dan menganalisis kedudukan akta PPAT terhadap anak belum cakap hukum yang dikuasakan kepada wali berdasarkan penetapan pengadilan dan akibat hukum kedudukan akta PPAT terhadap anak belum cakap hukum yang dikuasakan kepada wali berdasarkan penetapan pengadilan. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legistis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis, sehingga penelitian ini sengat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa. Kedudukan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Anak Dibawah Pengampuan Wali Berdasarkan Penetapan Pengadilan. Akta PPAT berkedudukan sebagai alat pembuktian yang berisfat akta otentik, dalam rangka memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum tertentu. Ini sejalan dengan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Sajipto Raharjo. Akibat hukum Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap anak dibawah pengampuan wali berdasarkan penetapan pengadilan. Dengan dibuatnya akta otentik sebagai alat bukti dalam perbuatan hukum tersebut, maka para pihak dapat lebih sadar akan akibat perbuatannya sehingga kepentingan yang bersangkutan mendapat perlindungan hukum yang wajar. Perbuatan hukum yang mengakibatkan berpindahnya hak dari subyek hukum yang satu ke subyek hukum lainnya, sehingga menyebabkan kehilangan kewenangannya terhadap tanah tersebut. Dengan ini PPAT telah sejalan dengan teori bekerjanya hukum yang dikemukakan oleh William Chamlbliss dan Robert B Saidman. Kata kunci: Pejabat Pembuat Akta Tanah, Belum caka hukum, Pengadilan

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	24 Oct 2023 03:47
Last Modified:	24 Oct 2023 03:47
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32339

Actions (login required)

View Item