ANALISIS YURIDIS TERHADAP DEBITUR DALAM EKSEKUSI PARATE YANG DILAKUKAN OLEH KREDITUR PREFEREN

Raynaldi, Muhammad Ferdyanto (2023) ANALISIS YURIDIS TERHADAP DEBITUR DALAM EKSEKUSI PARATE YANG DILAKUKAN OLEH KREDITUR PREFEREN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302100049_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302100049_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (116kB)

Abstract

Adanya Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomer 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang, kedudukan perlindungan debitur dala pelaksanaan kepailitan yang dilakukan oleh kreditur separatis terhadap kreditur menjadi lemah, hal ini dikarenakan tidak adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh dbitur ketika kepailitan telah dinyatak berlaku terhadap dirinya. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi debitur dalam eksekusi parate yang dilakukan oleh kreditur preferen di Kota Semarang, untuk mengetahui dan menganalisis kendala terkait perlindungan hukum bagi debitur dalam eksekusi parate yang dilakukan oleh kreditur preferen di Kota Semarang, dan untuk mengetahui dan menganalisis solusi terkait perlindungan hukum bagi debitur dalam eksekusi parate yang dilakukan oleh kreditur preferen. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Dalam penelitian hukum yuridis sosiologis ini hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui beberapa hal yaitu pelaksanaan kepailitan sebagaimana dimaksudkan Pasal 55dan Pasal 56 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 belumlah berkeadilan bagi debitor, mengingat bahwa kedua pasal tersebut hanya bertitik pangkal pada keberadaan utang dari debitor dan terkait kedudukan solven atau insolven berdasarkan pandangan kreditor semata. Hal ini jelas terjadi dikarenakan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak menganut adanya sistem balance sheet test dimana sebelum dinyatakan pailit maka perlu dilakukan tes terhadap kondisi debitor apakah benar-benar insolven atau sebenarnya masih solven. Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan hukum kepailitan selama ini belum berkeadilan bagi debitor adalah faktor hukum yaitu berupa adanya ketentuan Pasal 55dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang tidak berkeadilan bagi debitor, faktor pelaksanaan hukum yaitu berupa adanya budaya hakim sebagai corong undang-undang padahal diketahui bersama bahwa pintu keadilan dalam kasus kepailitan adalah pada putusan hakim. Solusi terkait perlindungan hukum bagi debitur dalam eksekusi parate yang dilakukan oleh kreditur preferen adalah perlu kiranya diatur lebih jelas kembali beberapa hal dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang meliputi mekanisme yang melihat bahwa sebelum debitor dinyatakan pailit maka perlu dilakukan tes terhadap kondisi debitor apakah benar-benar insolven atau sebenarnya masih solven, kemudian terkait jenis benda berharga milik pihak ketiga yang ikut termasuk dalam benda jaminan debitor, seharusnya termasuk didalamnya sejumlah uang, mengingat uang juga memiliki nilai ekonomis layaknya benda bergerak dan/atau tanah, dan perlu ditegaskan kembali terkait persoalan pelunasan hutang debitor setelah debitor telah melunasi utang-utangnya kepada kreditor. Kata Kunci: (Debitur, Kreditur, Priferen, Parate)

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	24 Oct 2023 03:46
Last Modified:	24 Oct 2023 03:46
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32338

Actions (login required)

View Item