PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK ADAT DI KABUPATEN CIREBON

WIJAYA, DWI JULIANTO (2023) PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK ADAT DI KABUPATEN CIREBON. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

[img] Text
Magister Kenotariatan_21302100018_fullpdf.pdf

Download (1MB)
[img] Text
Magister Kenotariatan_21302100018_pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

Download (135kB)

Abstract

Pensertipikatan tanah bisa dilakukan secara individual, kolektif, dan massal. Apapun bentuk pensertipikatan tanah, baik individual, kolektif maupun massal tentu tidak akan lepas dari bantuan PPAT, karena hukum telah mengaturnya demikian. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pendaftaran / pensertipikatan tanah milik adat di Kabupaten Cirebon. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis peran PPAT dalam pelaksanaan pendaftaran / pensertipikatan tanah milik adat di Kabupaten Cirebon Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner). Teknik pengumpulan data disesuaikan dengan jenisnya, yakni: (1) data primer dikumpulkan melalui wawancara, dan (2) data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjelaskan masalah yang diteliti. Penelitian ini dapat disimpulkan PPAT sangat berperan dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam Pensertipikatan Tanah Milik Adat, tertib administrasi serta berpegang teguh pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 khususnya Pasal 6 dan 42, Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998, maupun Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006. Kata Kunci : PPAT, Pendaftaran Tanah

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana
Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User: Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited: 26 Oct 2023 03:33
Last Modified: 26 Oct 2023 03:33
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32331

Actions (login required)

View Item View Item