KEWENANGAN CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH STUDI KASUS DI KABUPATEN REMBANG

SUSILO, DEDY MAHINDRA (2023) KEWENANGAN CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH STUDI KASUS DI KABUPATEN REMBANG. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302000118_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302000118_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (166kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji peran Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) dalam pembuatan Akta Hibah di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Penelitian ini dipicu oleh pentingnya tanah dalam pembangunan perumahan yang meningkat seiring pertumbuhan penduduk di Indonesia dan pemahaman akan kewenangan negara dalam mengatur penguasaan tanah. Di Kabupaten Rembang, yang masih didominasi oleh pedesaan, keberadaan PPATS di tingkat kecamatan dianggap penting untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan masyarakat dalam pembuatan Akta Hibah. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis praktik pemberian kewenangan kepada Camat sebagai PPATS dalam pembuatan Akta Hibah, dengan Kabupaten Rembang sebagai studi kasus. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan fokus pada Peraturan Perundang-Undangan terkait Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) dan Akta Hibah. Penelitian ini juga melibatkan wawancara dengan narasumber terkait di Kabupaten Rembang. Data primer diperoleh melalui wawancara, sementara data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data kemudian diolah dengan teknik editing dan coding untuk pemahaman yang lebih baik. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran Camat sebagai PPATS dalam pembuatan Akta Hibah di Kabupaten Rembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki peran penting dalam pendaftaran tanah di Indonesia, memastikan kepastian hukum, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka memiliki wewenang untuk menyusun akta otentik terkait tindakan hukum terkait tanah yang telah terdaftar atau bersertifikat di wilayah kerja mereka. PPAT juga dapat diangkat dari kalangan camat atau kepala kantor pertanahan dalam situasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun camat diangkat sebagai PPAT Sementara, mereka harus mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas tersebut. Penunjukan camat sebagai PPAT Sementara bertujuan memudahkan administrasi pertanahan dan memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat, terutama dalam pembuatan akta hibah dan peralihan hak tanah. Kata Kunci : Kewenangan; Camat; Pejabat Pembuat Akta Sementara

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	25 Oct 2023 07:09
Last Modified:	25 Oct 2023 07:09
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32327

Actions (login required)

View Item