IMPLEMENTASI PENDAMPINGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JEPARA

ROZAK, MUHAMMAD ABDUR (2023) IMPLEMENTASI PENDAMPINGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JEPARA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200081_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200081_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (80kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pendampingan terhadap korban tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi dalam pendampingan korban tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Staff Hukum LBH Jepara dan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jepara. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori pemidanaan dan teori penegakan hukum. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Implementasi Pendampingan Terhadap Korban Tindak Pidana Pengeroyokan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara adalah masih belum konsisten dengan peraturan yang berlaku. Pendampingan terhadap korban yang diberikan oleh aparatur hukum masih memihak kepada masyarakat yang mampu untuk membayar jasa Penasihat Hukum, hal ini dapat kita kaji dari asas persamaan di muka hukum (equality before the law) dihubungkan dengan hak-hak korban untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan perlakuan yang sama atas diri korban di depan pengadilan. Untuk peran pendamping terhadap korban tindak pidana pengeroyokan adalah mendampingi klien, melakukan interupsi pada jalannya persidangan, melakukan eksepsi atas apa yang disangkakan, menghadirkan saksi yang meringankan. Hambatan dalam Pendampingan Korban Tindak Pidana Pengeroyokan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara terdapat situasi yang dilematis terutama dalam hal penggunaan hak mengajukan keberatan/eksepsi. Jika hak ini digunakan konsekuensinya adalah sidang perkara tersebut akan lebih lama karena paling tidak ada penundaan sidang beberapa kali untuk proses eksepsi. Eksepsi jika diajukan akan ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum dan setelah itu akan ada tanggapan lagi dan seterusnya. Proses ini makan waktu dan sidang yang seharusnya dilakukan dengan asas seherhana dan cepat menjadi tidak tercapai. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam pendampingan korban tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara adalah membuat surat permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan berkas perkara terdakwa. Ikut memberantas praktek mafia hukum yang ada di tingkat pemeriksaan pengadilan. Penasihat Hukum membuat eksepsi karena ketidaksesuaian yang ada dari tingkat penyidikan atau penyelidikan, tingkat penuntutan, sampai pada tingkat di pengadilan. Kata kunci : Implementasi, Pendampingan, Tindak Pidana, Pengeroyokan

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	23 Oct 2023 03:59
Last Modified:	23 Oct 2023 03:59
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32225

Actions (login required)

View Item