KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DI KABUPATEN GROBOGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG PESANTREN

WATI, YENI AMBAR (2023) KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DI KABUPATEN GROBOGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG PESANTREN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302100213_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302100213_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (46kB)

Abstract

Latar belakang penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana UndangUndang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengatur tentang kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Grobogan dalam memberikan fasilitasi Pengembangan Pesantren. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren diatur dengan jelas bahwa pemerintah daerah dapat memberikan fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi Pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian di Kabupaten Grobogan bahwa selama ini Kabupaten Grobogan telah melaksanakan fasilitasi pengembangan pesantren tetapi ditemukan permasalahan yaitu belum ada payung hukum yang kuat dalam pelaksanaan pendanaan dan koordinasi. Kesimpulan dari permasalahan yang dihadapi Kabupaten Grobogan yaitu menyusun peraturan daerah tentang fasilitasi pengembangan pesantren berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan menambahkan materi muatan lokal yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Grobogan. Kata Kunci : Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan, Fasilitasi Pengembangan Pesantren, Undang-Undang tentang Pesantren

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	23 Oct 2023 03:58
Last Modified:	23 Oct 2023 03:58
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32224

Actions (login required)

View Item