IMPLEMENTASI PIDANA PENGAWASAN OLEH KEJAKSAAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM

KHAIRUNNISA, VIDYA (2023) IMPLEMENTASI PIDANA PENGAWASAN OLEH KEJAKSAAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302100210_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (65kB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302100210_fullpdf.pdf Download (1MB)

Abstract

Tujuan penelitian dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pidana pengawasan oleh kejaksaan saat ini, untuk mengetahui dan mencari solusi kelemahan implementasi pidana pengawasan oleh kejaksaan saat ini, untuk mengetahui implementasi pengawasan oleh kejaksaan berbasis kepastian hukum Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori tujuan hukum, teori kepastian hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi pidana pengawasan oleh kejaksaan saat ini bahwa UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyebutkan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan; kelemahan pidana pengawasan oleh kejaksaan saat ini adalah dalam aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum; implementasi pidana pengawasan oleh kejaksaan berbasis kepastian hukum bahwa secara konseptual pidana pengawasan terkategori dalam pidana pokok sehingga diperlukan kajian yang konprehensif, sebagai upaya untuk mewujudkan pemidanaan berkeadilan. Selain itu paradigma keadilan retributive yang bersifat represif berubah menjadi paradigma pemidanaan berbasis keadilan restorative. Hal ini terlihat dalam formulasi KUHP Baru, salah satunya adalah pidana pengawasan, pidana pengawasan adalah bersifat alternative pidana perampasan kemerdekaan bersayarat. Konsep pidana pengawasan dalam KUHP saat ini masih umum maka diperlukan kebijakan formulasi Ius Kontituendum konsep pidana pengawasan di Indonesia seperti prosedur pengawasan pidana pengawasan belum dijelaskan secara detail, sehingga harus bisa dikonsepkan sejak dini, agar dalam pelaksanaan pidana pengawasan dapat berjalan secara efektif. . Kata Kunci : Implementasi Pidana Pengawasan, Pengawasan Oleh Kejaksaan, Kepastian Hukum

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	24 Oct 2023 02:28
Last Modified:	24 Oct 2023 02:28
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32220

Actions (login required)

View Item