PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DI POLDA JATENG

SOLICHAN, SOLICHAN (2023) PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DI POLDA JATENG. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302100199_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302100199_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (344kB)

Abstract

Tujuan penelitian dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis Penegakan Hukum Pelanggaran lalu lintas melalui Electronic Traffic Law Enforcement di Polda Jateng, untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor yg mempengaruhi Penegakan Hukum Pelanggaran lalu lintas melalui Electronic Traffic Law Enforcement di Polda Jateng dan Solusinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori penegakan hukum dan teori Sistem Hukum Lawrence Friedman. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:1). Penegakan hukum pelanggaran Lalu Lintas melalui Electronic Traffic Law Enforcement Di Polda Jateng adalah sebagai berikut: melaksanakan pelatihan atau pemahaman tentang pelaksanaan ETLE kepada para anggota jajaran Sat Lantas Polda Jawa Tengah, melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait (Pengadilan, Kejaksaan, BRI, Kantor Pos) tentang pelaksanaan ETLE, melaksanakan koordinasi Dishub tentang Pengecetan Marka jalan dan pemenuhan Sarpras jalan, melaksanakan penerapan melalui media Cetak atau Elektronik tentang pelaksanaan ETLE bagi Pelanggar lantas; 2). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut adalah aspek struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum. Solusi untuk aspek struktur hukum adalah sebaiknya aparat penegak hukum seyogyanya lebih tegas dalam melakukan tindakan terhadap pelanggar lalu lintas dan jangan membeda-bedakan siapa yang melanggar untuk terciptanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Solusi untuk aspek substansi hukum adalah perlunya regulasi yang mengatur terhadap kebijakan sistem eTilang yang sudah diterapkan berupa, dibuatkan Peraturan Pelaksana terkait sistem eTilang sehingga dapat mengintervensi lembaga lain yang bersangkutan dengan penerapan sistem e-Tilang seperti (Pengadilan, Kejaksaan). Solusi hambatan budaya hukum adalah dalam hal ketidaktaatan masyarakat terhadap aturan, Polri harus gencar mengadakan sosialisasi mengenai ETLE. Jika diperlukan sosialisasi juga dapat dilakukan melalui media cetak dan elektronik agar masyarakat paham dan mengerti mengenai penegakan ETLE. Kata Kunci : Penegakan Hukum ETTLE, Hambatan ETTLE, Pelanggaran Lalu Lintas

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum Pascasarjana
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	23 Oct 2023 03:28
Last Modified:	23 Oct 2023 03:28
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32189

Actions (login required)

View Item