PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP PEMERINTAH ACEH

MUCHLIS, MUCHLIS (2023) PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP PEMERINTAH ACEH. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302100182_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302100182_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (365kB)

Abstract

Dana Otonomi khusus yang ditujukan untuk mendorong laju perekonomian demi terwujudnya masyarakat Aceh yang sejahtera. Dana Otonomi Khusus belum mampu menunjukkan peran signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di Aceh dikaranakan hanya sekelompok tertentu yang merasakan kesejehteraan. Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah, Pertama; untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Terhadap Pemerintah Aceh dan Kedua; untuk mengetahui dan menganalisis dampak pengawasan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Terhadap Pemerintah Aceh. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis dengan metode pendekatan secara peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan sosiologis (sociological approach) berdasarkan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu: Pertama; bahwa dalam hal mekanisme pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi pengawasan, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundangundangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah dengan tujuan untuk pengawasan tersebut merupakan wujud tindakan preventif terhadap penanganan berbagai penyelewengan yang membahayakan dan merugikan hak dan kepentingan dearah, masyarakat dan negara. Kedua; bahwa dampak pengawasan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah bentuk setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang melaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan akhir dari pengawasan yaitu untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang dimulai dari pembahasan anggaran hingga penyampaian laporan pertanggung jawaban dari Pemerintah Aceh (Gubernur) tidak begitu efektif mengingat antara kedua lembaga ini memiliki banyak kepetingan di dalamnya. Kata Kunci: Fungsi Pengawasan; Dana Otonomi Khusus Aceh; Dewan Perwakilan Rakyat Aceh; Pemerintah Aceh.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	23 Oct 2023 07:22
Last Modified:	23 Oct 2023 07:22
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32172

Actions (login required)

View Item