PENEGAKAN HUKUM PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI SISTEM TILANG ELEKTRONIK DI POLRES CIREBON KOTA

Gunawan, Gunawan (2023) PENEGAKAN HUKUM PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI SISTEM TILANG ELEKTRONIK DI POLRES CIREBON KOTA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302100161_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302100161_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (39kB)

Abstract

Penerapan E-Tilang adalah bentuk inovasi baru dalam rangkan mewujudkan digitalisasi salah satunya pada bidang lalu lintas, pemnafaatan teknologi ini diharapkan dapat mempermudah proses tilang menjadi lebih baik, karena itu Pasal 272 UU No.22 Tahun 2009 bahkan telah mengaur bahwa penggunaan alat elektronik dalam menegakkan hukum berlalu lintas adalah tindakan yang tepat dan dapat mendukung segala proses dalam menindak pelanggaran lalu lintas bahkan alat elektronik merupakan bukti yang sah untuk dibawa dalam proses peradilan seperti halnya sistem pembayaran tilang melalui ATM BRI melalui fitur Briva. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisis Penegakan Hukum Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem Tilang Elektronik dan Untuk mengkaji dan menganalisis Kendala Penegakan Hukum Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem Tilang Elektronik Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Sosiologis, spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriftif analistis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, menggunakan pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif, permasalahan dianalisis dengan teori, penegakan hukum dan kepastian hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan Petugas melakukan justifikasi pada data pelanggaran yang muncul pada sistem, melakukan penindakan atas pelanggaran hasil justifikasi dan dikirim ke alamat pelanggar sesuai data di ERI (Electronic Registration & Identifikasi). Pelanggar menerima surat konfirmasi dan pelanggar melakukan konfirmasi kembali baik secara online/offline dalam waktu 7 hari kerja. Petugas mengajukan blokir STNK kepada ERI apabila pelanggar tidak mengikuti prosedur. Pelanggar menerima SMS BRIVA dan melakukan pembayaran denda melalui cara pembayaran yang disediakan dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah melakukan konfirmasi. Setelah dilakukan pembayaran maka pelanggar mengajukan pembukaan blokir, kemudian ERI akan membuka blokir dan kendala penerapan sistem tilang elektronik (E-TLE) di Kabupaten Cirebon ada beberapa: a) Kurangnya pengawasan dari petugas kepolisian, b) Sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian yang tidak merata, c) Penindakan pelanggaran yang kurang tegas, d) Prosedur penyelesaian tilang elektronik yang masih terbilang rumit, e) Masalah pelat kendaraan motor dari luar Kabupaten Cirebon, f) Terkait kepemilikan kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas, g) Terkait seperti rental motor atau mobil . Kata Kunci: Tilang Elektronik, Penegakan Hukum, Pelanggaran Lali Lintas

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	19 Oct 2023 07:44
Last Modified:	19 Oct 2023 07:44
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32112

Actions (login required)

View Item