KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG HAK KEPEMILIKAN PROPERTI ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI WARGA NEGARA ASING DI BATAM

PUTRO, GATOT RIO (2023) KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG HAK KEPEMILIKAN PROPERTI ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI WARGA NEGARA ASING DI BATAM. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302100159_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302100159_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (32kB)

Abstract

Dengan keistimewaan yang dimiliki oleh Kota Batam yang letak geogarafisnya, maka pemerintah membuat kebijakan khusus, untuk mengatur atau mengelola Kota Batam. Tahun 1973 merupakan awal Pemerintah membuat kebijakan khusus terhadap Kota Batam, yaitu dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam (selanjutnya disebut dengan Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973). Masalah pokok dalam penelitian ini adalah kepastian hukum terhadap warga negara asing membeli property di Indonesia khususnya di Batam, Berkaitan BP Batam sebagai pemegang Hak Pengelolaan kawasan perdangan bebas, dengan prinsip yang terdapat di UUPA yang memiliki asas nasionalitas yang membatasi orang asing dan badan hukum asing untuk memiliki hak atas tanah dan bangunan di Indonesia. Metode penelian mengunakan metode menggunakan 1). metode penelitian hukum normatif. 2). Spesipikasi Penelitian. 3). Jenis dan sumberdata, Penelitian ini memberi tujuan bagaimana mngetahui kepatian hukum terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Hak kepemilikan Properti Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Warga Negara Asing di Batam. Hasil pembahasan dari penelitian adalah memberi kepastian hukum agar warga negara Asing mendapatkan kepastian hukum atas kebijakan pemerintah terhadap hak kepemilikan properti orang asing di Batam, Berdasarkan hasil dari penelitian dari UU Cipta Kerja ini sudah menjelaskan lebih lanjut dalam PP No. 18 Tahun 2021 menjelaskan secara spesifik mengenai pengaturan hukum kepemilikan atas satuan unit apartemen/sarusun oleh WNA, sehingga dengan keluar atauran ini di Batam sebagai lokasi HPL nya di kuasai oleh BP Batam, berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwa apabila seorang WNA membeli apartemen atau rumah susun dengan Status Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS). Kata-Kunci: Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Kepemilikan, Satuan Rumah Susun, WNA

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	19 Oct 2023 07:40
Last Modified:	19 Oct 2023 07:40
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32108

Actions (login required)

View Item