KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKAITKAN DENGAN ASASASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

SETIAWAN, DENI (2023) KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKAITKAN DENGAN ASASASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302100147_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302100147_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (314kB)

Abstract

Peradilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga tempat mencari perlindungan hukum bagi rakyat ternyata sering tidak mampu memberikan kepuasan kepada rakyat sebagai pencari keadilan atas kemenangan yang diperolehnya dikarenakan dalam suatu perkara masih memiliki tingkat kelemahan sehingga sering pula memperoleh kendala dalam pelaksanaan eksekusi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme eksekutorial putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dikaitkan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan untuk mengetahui dan menganalisis sanksi terhadap Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) berdasarkan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Pertama, mekanisme eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban Untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru atau penerbitan Keputusan Tata usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3, kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Kedua, Kekuatan eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara harus dilaksanakan berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dikarenakan Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang. Bahwa penerapan sanksi pembayaran sejumlah uang paksa menyebabkan tidak berjalannya putusan pengadilan TUN terlebih lagi tidak adanya peraturan pelaksanan dalam menerapkan sanksi berupa pembayaran sejumlah uang paksa tersebut. Ketiga, Penerapan sanksi terhadap pejabat/Badan Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap maka dapat diterapkan sanksi pembayaran sejumlah uang paksa, namun apabila sanksi pembayaran uang paksa juga tetap tidak dilaksanakan maka terhadap Pejabat/Badan Tata Usaha Negara dapat diterapkan sanksi pidana dilakukan oleh pengadilan dan aparat penegak hukum lainnya dikarenakan dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap pengadilan. Kata Kunci: Kekuatan Eksekutorial, Putusan Tata Usaha Negara, Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	20 Oct 2023 06:54
Last Modified:	20 Oct 2023 06:54
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32096

Actions (login required)

View Item