GUNAWAN, ARIEF (2023) EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Study Kasus Kepolisian Resor Kudus). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Text
Magister Ilmu Hukum_20302100136_fullpdf.pdf Download (1MB) |
|
Text
Magister Ilmu Hukum_20302100136_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB) |
Abstract
Berbagai kejahatan dalam masyarakat tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk, dan yang paling parah adalah meluasnya perilaku korupsi di seluruh elemen aparat pemerintah dan seluruh unsur yang ada di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas pelaksanaan penegakan hukum dalam penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kudus. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala penegakan hukum dalam penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kudus dan solusinya. Untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas penegakan hukum dalam penyidikan tindak pidana korupsi dimasa yang akan datang. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analisis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Penyidik di Kepolisian Resor Kudus. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori efektivitas hukum dan teori kepastian hukum. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Pelaksanaan Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kudus pada umumnya pelaksanaan penegakan hukum dilakukan dengan dua cara yaitu yang bersifat preventif dan represif. Dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mana dalam hal ini penindakan yang dilakukan adalah penyelidikan, penyidikan, serta hingga tahap penuntutan. Kemudian penegakan terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Undaan Kidul kecamatan Undaan kabupaten Kudus dalam implementasinya belum berjalan secara maksimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi karena dalam menjalankan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum baik pihak Kejaksaan Negeri Kudus maupun Kepolisian Resor Kudus dilihat fakta dilapangan masih saja terjadi praktik Korupsi Dana Desa di Kabupaten Kudus. Kendalanya yaitu yang pertama tumpang tindihnya kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yang berarti terjadinya tumpang tindih antara beberapa instansi (Kepolisian, Jaksa dan KPK) yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Hal tersebut jelas menjadi kendala untuk kepolisian dalam melakukan penyidikan karena perbedaan peraturan yang masing-masing memiliki aturan yang berbeda dalam melakukan penyidikan. Yang kedua adalah transaksi keuangan dilakukan secara tunai tanpa melalui perbankan yang berarti sulit untuk menemukan bukti-bukti apabila transaksi dilakukan secara tunai, karena sebagian besar tidak ada barang bukti dan saksi yang menyaksikan transaksi tersebut, hal tersebut sulit diketahui dimana keberadaan hasil uang tersebut. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi antara lain adalah melakukan koordinasi terhadap beberapa instansi seperti operasional Polri dan koordinasi dengan Kejaksaan dan KPK, dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berkaitan agar mendapatkan informasi yang lebih akurat. Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang perlu diperkuat dari sistem kelembagaannya, meningkatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, ketrampilan dan integritas setiap penyidik Polri dimasa yang akan datang, sehingga Penyidik Polri Profesional dalam menegakkan hukum. Kata kunci : Efektivitas, Penegakan Hukum, Penyidikan, Tindak Pidana, Korupsi
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
Date Deposited: | 19 Oct 2023 06:49 |
Last Modified: | 19 Oct 2023 06:49 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32079 |
Actions (login required)
View Item |