KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEKERJA MIGRAN ILEGAL (PMI) YANG DILAKUKAN OLEH ORANG PERSEORANGAN DI PENGADILAN NEGERI BATAM

PRATITO, ARIEF AFDALA (2023) KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEKERJA MIGRAN ILEGAL (PMI) YANG DILAKUKAN OLEH ORANG PERSEORANGAN DI PENGADILAN NEGERI BATAM. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302100134_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302100134_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (34kB)

Abstract

Batam merupakan wilayah yang sering menjadi tempat terjadinya penempatan pekerja migran illegal, dikarenakan batam merupakan wilayah yang dekat dengan perbatasan tiga Negara, banyaknya kasus penempatan migran illegal ini menjadi atensi diwilayah hukum kota BatamTujuan penelitian ini untuk Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pekerja Migran Ilegal (Pmi) Yang Dilakukan Oleh Orang Perseorangan Di Pengadilan Negeri Batam. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan kualitatif dan Analisa data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini digunakan oleh penguasa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan hukum pidana dalam pandangan politik hukumnya, dikatakan bahwa politik hukum di sini merupakan kebijakan dasar pemerintah (penyelenggara Negara) dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Pengertian pemerintah adalah meliputi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan keputusan bersama antara DPR Republik Indonesia dengan Presiden Republik Indonesia sebagai produk hukum dari hasil proses politik. Dasar pertimbangan hakim menyatakan bahwa unsur yang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah terpenuhi dalam pengaplikasian dari formulatif yang dilakukan oleh pihak legislatif majelis hakim telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat yang diberi kewenangan untuk mengaplikasi aturan sebut; penegakan hukum yang berkaitan dengan jiwa manusia maka diperlukannya kerja keras dari para penegak hukum agar masyarakat memahami kaidah-kaidah serta menjelaskan terkait dengan unsur-unsur dalam regulasi tersebut, sehingga tidak ada masyarakat yang buta mengenai regulasi tersebut sesuai dengan tujuan dari teori keadilan Kata Kunci: Kebijakan Penegakan Hukum, Tindakan Pidana, Pekerja Migran Ilegal

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	19 Oct 2023 06:31
Last Modified:	19 Oct 2023 06:31
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32072

Actions (login required)

View Item