KONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS ELEKTRONIK WUJUD KONSEP DIGITALISASI (Studi Penelitian di Satuan Lalu Lintas Polres Wonosobo)

PRIYONO, AGUS (2023) KONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS ELEKTRONIK WUJUD KONSEP DIGITALISASI (Studi Penelitian di Satuan Lalu Lintas Polres Wonosobo). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302100123_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302100123_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (30kB)

Abstract

Secara teknis, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) masih memiliki problematika dalam mencapai kelancaran pelaksanaannya. Pemberlakuan tilang berbasis elektronik yang dilakukan oleh polisi di jalan raya sampai sekarang belum efektif, dalam menegakan peraturan perundang-undangan, belum mencapai suatu kedisiplinan yang dicita-citakan oleh masyarakat pengguna jalan raya. Perkembangan tilang harus semakin dinamis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pelanggaran lalu lintas yang semakin berkembang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) konstruksi yuridis pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement, (2) problematika kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement secara yuridis dan implementatif, (3) solusi dalam mengatasi problematika kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement sebagai konsep digitalisasi penegakan pelanggaran lalu lintas. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Peraturan terkait diterapkannya sistem Electronic Traffic Law Enforcement dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat dalam Pasal 272 ayat 1 dan 2 serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2) Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) sejauh ini belum merata, dapat dilihat dari kamera CCTV yang dipasang, kamera pengintai (CCTV) di daerah yang telah memberlakukan tilang elektronik belum seluruhnya otomatis pengenalan plat nomor kendaraan (ANPR), kamera Check Point dan pemantauan kecepatan (speed radar). Hanya beberapa titik yang kamera pengintainya mampu memantau kecepatan (speed radar), chect point dan pengenalan plat nomor kendaraan (ANPR) sedangkan persimpangan lalu lintas sangat banyak. (3) Dalam hal keterbatasan sarana dan prasarana yang membutuhkan anggaran besar, polri dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam penegakan Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE), namun sebelumnya setiap polri harus menghitung secara detail kebutuhan yang dibutuhkan di wilayah hukumnya. Kata Kunci: Konstruksi, ETLE, Konsep Digitalisasi.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	19 Oct 2023 07:26
Last Modified:	19 Oct 2023 07:26
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32051

Actions (login required)

View Item