KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP HUKUM PIDANA YANG BARU

HIMMA, HANIF ULYA (2023) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP HUKUM PIDANA YANG BARU. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302000508_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302000508_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (319kB)

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan pidana yang sangat mengancam pertumbungan negara sehingga dalam penanganannya membutuhkan hukum yang dapat menimbulkan efek jera. Kemunculan KUHP baru menjadi sebuah permasalahan baru karena aturan di dalamnya memiliki substansi yang dapat memperingan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dibandingkan dengan peraturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebelumnya. Pembaharuan aturan tersebut seharusnya dapat memperbaiki hukuman yang ada dengan menambahkan skala hukuman yang ada sehingga dapat memberikan efek jera yang lebih besar terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Adanya permasalahan tersebut membuat penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian berupa pendekatan yuridis normatif yaitu dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan/library research yang menelaah (terutama) data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dimana keduanya mengumpulkan data baik dari undang-undang, jurnal, buku, maupun sumber kepustakaan lainnya. Hasil penelitian yang di dapat adalah perubahan yang terjadi pada UndangUndang pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Kemunculan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dirasa menjadi sebuah kemunduran bagi penegakan hukum tindak pidana korupsi karena beberapa pasal mengenai pemidanaannya terhadap pelaku tindak pidana korupsi mempermudah atau memperingan hukuman yang di jatuhkannya. Perubahan tersebut antara lain adanya pengurangan minimal pidana terhadap penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa dan pengurangan minimal hukuman pidana denda. Selain itu dalam KUHP baru tersebut menambahkan maksimal hukuman pidana denda namun tidak dengan pidana penjaranya. Perubahan terhadap substansi-substansi lainnya juga dilakukan berupa pengubahan pidana yang bersifat campuran menjadi hanya pidana kumulatif. Kata Kunci: Kebijakan, Pidana, Korupsi, Keuangan, Negara

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	19 Oct 2023 01:30
Last Modified:	19 Oct 2023 01:30
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31983

Actions (login required)

View Item