Jagadhita, Mochammad Abyan (2023) TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERBADAN HUKUM PERKUMPULAN. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Text
Ilmu Hukum_30302000434_fullpdf.pdf Download (1MB) |
|
Text
Ilmu Hukum_30302000434_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (143kB) |
Abstract
Indonesia memiliki berbagai jenis pekerjaan yang beragam, dan seringkali individu-individu yang terlibat dalam pekerjaan tersebut bekerja secara terpisah. Namun, jika mereka berkumpul dalam suatu perkumpulan, ini dapat memudahkan pelaksanaan pekerjaan mereka. Oleh karena itu, mereka membentuk perkumpulan yang membutuhkan kepastian hukum. Notaris memiliki tanggung jawab penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait dengan pembuatan akta autentik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta badan hukum perkumpulan dan untuk menggambarkan konstruksi ideal dari akta perkumpulan yang telah dibuat oleh Notaris. Penulis menerapkan pendekatan yuridis-sosiologis dalam metode penelitian dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Data tersebut diperoleh melalui studi observasi, wawancara, dan studi pustaka. Selain itu, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Notaris memiliki tanggung jawab yang penting sebagai penghubung antara Perkumpulan dan Kementerian Hukum dan HAM dalam proses legalisasi akta autentik sebagai badan hukum Perkumpulan dan prosedur pembuatan akta badan hukum Perkumpulan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Konstruksi ideal format atau bentuk akta perkumpulan berbadan hukum merupakan aspek krusial dalam membentuk dasar hukum yang jelas dan efektif bagi organisasi nirlaba. Akta ini memainkan peran penting dalam menggambarkan struktur organisasi, tujuan, keanggotaan, dan tata kelola internal perkumpulan. Dengan merinci setiap elemen dengan akurat, termasuk tujuan perkumpulan, hak dan tanggung jawab anggota, serta prosedur perubahan dan pembubaran, konstruksi yang tepat akan memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku dan menghindari potensi konflik di masa depan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konteks hukum dan kemampuan untuk menyusun informasi dengan jelas adalah kunci dalam menciptakan konstruksi ideal akta perkumpulan berbadan hukum. Kata kunci: Tanggung jawab Notaris, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Akta Badan Hukum
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
Date Deposited: | 18 Oct 2023 02:53 |
Last Modified: | 18 Oct 2023 02:53 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31925 |
Actions (login required)
View Item |