PENGATURAN PENGAMANAN OBJEK VITAL NEGARA DI JAWA TENGAH OLEH DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL (DITPAMOBVIT) POLDA JAWA TENGAH

Lasyari, Alifian Habil (2023) PENGATURAN PENGAMANAN OBJEK VITAL NEGARA DI JAWA TENGAH OLEH DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL (DITPAMOBVIT) POLDA JAWA TENGAH. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30301900357_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30301900357_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (902kB)

Abstract

Ancaman gangguan keamanan terjadi di berbagai aspek, salah satunya adalah Objek Vital Nasional. Pengamanan Objek Vital Nasional dari berbagai ancaman menjadi tanggung jawab utama oleh lembaga Kepolisian setempat. Pengamanan terhadap Objek Vital Nasional haruslah memiliki pola yang tertata sehingga dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji dan mengevaluasi pola sistem yang terkandung dalam sistem pengamanan Obvitnas oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Jawa Tengah ,dan (2) mengkaji dan mengevaluasi hambatan dalam pengamanan obvitnas oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan teknik pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konsep, dan Pendekatan Kasus. Menggunakan analisis pendukung SWOT. Teknik bahan hukum dengan bahan hukum dengan studi perpustakaan dan studi lapangan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan rumusan sederhana dengan 3 kategori yaitu Situasi Aman (Situasi Hijau), Situasi Rawan (Situasi Kuning), Situasi Sangat Rawan (Situasi Merah). Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1. Pola sistem yang terkandung dalam sistem pengamanan Obvitnas oleh Ditpamobvit Polda Jawa Tengah tidak disebutkan secara jelas dan tersurat dalam peraturan perundangan pamobvitnas, namun dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obvitnas ada dijelaskan bahwa pola sistem Pamobvitnas, yaitu: (1) Pelaksana utama Pamobvitnas adalah otoritas pengelola obvitnas yaitu Polri sendiri melalui Dirpamobvit; (2) Polri berkewajiban memberi bantuan pengamanan obvitnas; (3) mengutamakan kegiatan preemtif dan preventif; (4) dan secara terpadu dan simultan bersama dengan pengelola obvitnas melaksanakan Sispamobvitnas; dan (5) obvitnas bagian organik atau termasuk lingkungan TNI maka pengamanan tetap dilaksanakan oleh TNI, pengamanan diluar lingkungan Obvitnas dalam penanganan gangguan keamanan. 2. Hambatan pengamanan Obvitnas Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Jawa Tengah yang teridentifikasi yaitu: (1) kurangnya kualitas personil Satpam PT. Pertamina Persero RU IV Cilacap; (2) kurangnya jumlah petugas keamanan dibandingkan tingkat kerawanan kawasan; (3) sarana prasarana pengamanan Obvit Polda Jawa Tengah yang terbatas; (4) kurangnya koordinasi pengamanan antara Ditpamobvit Polda Jawa Tengah dengan pengelola keamanan kawasan perusahaan. Kata Kunci : Pengamanan, Objek Vital, Polda Jawa Tengah

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	18 Oct 2023 01:27
Last Modified:	18 Oct 2023 01:27
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31710

Actions (login required)

View Item