IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG IBU KARENA TERLILIT HUTANG DI KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN

Amaliah, Retno Nova (2023) IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG IBU KARENA TERLILIT HUTANG DI KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30301900292_fullpdf.pdf Download (3MB)
	Text Ilmu Hukum_30301900292_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (60kB)

Abstract

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia menerima hukum sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Permasalahan yang muncul di masyarakat tiap tahunnya semakin meningkat, salah satu diantaranya yaitu tindak pidana pencurian yang marak di lingkungan masyarakat sekitar. Pelaku tindak pidana tersebut tidak mengenal gender maupun umur. Proses peradilan untuk permasalahan tindak pidana yang terdapat didalam 362 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian (biasa) tersebut saat ini memudahkan masyarakat kelas bawah dengan cara melibatkan pelaku, korban, tokoh masyarakat serta ahli hukum untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan tidak memberatkan satu sama lain yang disebut restorative justice (keadilan restoratif). Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis, yakni penelitian hukum yang berdasarkan data sekunder sebagai awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer. Dalam penelitian ini ingin mencari hubungan antara berbagai variabel sebagai alat pengumpulan data yang terdiri dari observasi langsung dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal penanganan tindak pidana dilakukan dengan cara survei ke lokasi (rumah) tersangka, jika seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut tingkat perekonomiannya jauh dari kata layak, maka dapat diberikan keadilan restoratif dari Jaksa sebagai penuntut, dan jika sebaliknya, maka akan di tindak lanjut secara penal. Terkait penanganan dari tindak pidana tersebut juga tidak terdapat kendala yang berarti, dikarenakan unsur tindak pidana sudah dipulihkan, dan keadilan bagi tersangka dalam bermasyarakat juga dijamin oleh Jaksa yang menangani serta diterima baik oleh masyarakat. Selain hal tersebut, faktor yang menjadi pertimbangan Jaksa untuk merestorative justice tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang ibu karena terlilit hutang memenuhi untuk tersangka dikenakan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah meminta Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan untuk menyelenggarakan gelar ekspose agar segera mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2). Kata kunci : Implementasi, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Pencurian

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	13 Oct 2023 02:53
Last Modified:	13 Oct 2023 02:53
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31687

Actions (login required)

View Item