TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN UANG PANAIK DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS MAKASSAR DI KAMPUNG BUMI RAYA DISTRIK NABIRE BARAT KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA

Putri, Nur Aliyah Hanifah (2023) TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN UANG PANAIK DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS MAKASSAR DI KAMPUNG BUMI RAYA DISTRIK NABIRE BARAT KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30301900262_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30301900262_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan uang Panaik dalam perkawinan adat Bugis-Makassar di Kabupaten Nabire Papua dan juga kesesuaian pembayaran uang Panaik dengan hukum perkawinan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan komunikasi serta pendekatan sosial dan metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara. Hasil Penelitian yang didapatkan bahwa Kedudukan uang Panaik dalam perkawinan adat Bugis-Makassar dimulai dari proses lamaran atau prosessi cari jalan, kemudian dilanjutkan dengan antar harta dan yang terakhir adalah prosesi pernikahan. Dampak positif yaitu Dampak positif dari tingginya uang Panaik yang ditentukan adalah munculnya semangat kerja dengan pergi merantau demi memenuhi permintaan yang telah ditentukan dan Kembali setelah memiliki sejumlah uang yang disyaratkan. Dampak negatif yaitu berakibat terjadinya penyimpangan nilai, norma agama dan adat suku Bugis-Makassar, dampat negatif itu berupa Tindakan yang disebut Silariang (kawin lari). Yang menentukan tingginya uang Panaik yang ditetapkan oleh keluarga Wanita. Pembayaran uang Panaik tersebut sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia, berdasarkan Peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Undang-undang Dasar Tahun 1945 tentang Dasar Hukum Perkawinan. Undang-undang tersebut tidak memiliki hubungan hukum yang jelas, karena tidak mengatur prosesi-prosesi perkawinan adat, yang mana semua hal itu masih berada dalam ruang lingkup hukum adat. Termasuk uang Panaik yang merupakan bagian dari penelitian adat Bugis-Makassar, dan masyarakat diperbolehkan untuk mengatur dan melaksanakan perkawinan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah masing-masing. Kata kunci : Mahar, Uang Panaik, Adat Bugis.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	12 Oct 2023 06:52
Last Modified:	12 Oct 2023 06:52
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31672

Actions (login required)

View Item