IMPLEMENTASI PERJANJIAN ANTARA PEMILIK KAPAL DAN ABK DALAM PENANGKAPAN IKAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL DI PPN KEJAWANAN CIREBON

Kamaluddin, Muhammad Risyad (2023) IMPLEMENTASI PERJANJIAN ANTARA PEMILIK KAPAL DAN ABK DALAM PENANGKAPAN IKAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL DI PPN KEJAWANAN CIREBON. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30301900239_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30301900239_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB)

Abstract

Kota Cirebon memiliki salah satu pelabuhan besar yang ada di Indonesia, yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan. Oleh karena itu kota Cirebon termasuk ke dalam kota yang memiliki potensi besar terhadap hasil perikanan. Masyarakat pesisir kota Cirebon tentu bergantung pada sektor perikanan, dilihat dengan adanya potensi tersebut. Sumber pendapatan masyarakat pesisir/nelayan ditentukan berdasarkan produktivitas kegiatan perikanan, salah satunya adalah kegiatan penangkapan ikan. Dalam kegiatan penangkapan ikan dikenal istilah bagi hasil. Pola kerjasama dengan sistem bagi hasil pada masyarakat nelayan didasarkan atas kebiasaan setempat dan sangat sulit dihindari. Hal tersebut yang tentunya dapat menghambat perubahan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji sistem perjanjian bagi hasil usaha perikanan yang berlaku di Kota Cirebon, khususnya pada nelayan yang berlabuh di PPN Kejawanan Analisis data yang digunakan adalah analisis dengan menggunakan model pendekatan induktif yang dimana proses pemerolehan data yang dibutuhkan berasal dari lapangan menggunakan metode survei dengan sasaran responden pelaku usaha perikanan (nelayan) di PPN Kejawanan. Metode survei merupakan cara pengumpulan data di mana peneliti atau pengumpul data mengajukan pertanyaan kepada responden baik dalam bentuk lisan maupun secara tertulis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan analitik, karena bertujuan untuk menganalisis pemahaman pelaku usaha perikanan terhadap undang-undang yang mengatur sistem bagi hasil. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di PPN Kejawanan Cirebon, hampir seluruh nelayan yang menjadi responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa kegiatan bagi hasil yang dilakukan di PPN Kejawanan Cirebon tidak menggunakan perjanjian di bawah naungan hukum dan tidak mengacu pada Undang – Undang No 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil di Bidang Perikanan. Perjanjian hanya dilakukan secara lisan yang berlandaskan kepercayaan. Terdapat resiko kerugian yang dihadapi pemilik kapal adalah dimana adanya ABK yang melarikan diri sebelum melaut sedangkan mereka telah mendapat pinjaman di awal sebelum berangkat melaut yang diberikan pemilik kapal, tentu hal tersebut tidak bisa dibawa ke ranah hukum dikarenakan kurangnya bukti seperti bukti perjanjian. Kata Kunci: Bagi Hasil; Hukum Perjanjian; Nelayan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	13 Oct 2023 03:32
Last Modified:	13 Oct 2023 03:32
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31639

Actions (login required)

View Item