PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI KASUS SURAT TUNTUTAN NO. REG. PERKARA : PDM– 71/KNDAL/Eoh.2/10/2022 DI KEJAKSAAN NEGERI KENDAL)

Salahuddin, Muhammad Harits (2023) PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI KASUS SURAT TUNTUTAN NO. REG. PERKARA : PDM– 71/KNDAL/Eoh.2/10/2022 DI KEJAKSAAN NEGERI KENDAL). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

[img] Text
Ilmu Hukum_30301900226_fullpdf.pdf

Download (2MB)
[img] Text
Ilmu Hukum_30301900226_pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

Download (91kB)

Abstract

Penelitian tentang upaya penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian pasca pandemi, maka Kejaksaan melalui Jaksa Penuntut Umum bertugas melakukan rangkaian penuntutan dan melaksanakan putusan dari Hakim di Pengadilan. Dalam penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan, peranan Jaksa Penuntut Umum cukup penting dalam penegakan hukum. Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu wawancara secara langsung dengan seorang Jaksa Penuntut Umum. Data yang digunakan berupa data primer yang bersumber langsung dari Kejaksaan Negeri Kendal dan data sekunder berupa bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif dengan memberikan penafsiran terhadap data-data yang telah diperoleh untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian membuktikan bahwa peran Jaksa Penuntut Umum dalam penegakan terhadap tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian yaitu telah melaksanakan penuntutan mulai dari berkas perkara yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kendal, tahap prapenuntutan, tahap penuntutan, tahap persidangan, dan tahap melaksanakan putusan persidangan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Faktor penghambat Jaksa Penuntut Umum yaitu berkas perkara Penyidik masih kurang lengkap, kurangnya alat bukti (keterangan saksi), pelaku sulit ditemukan Penyidik, keterbatasan wewenang Penuntut Umum, keterangan para saksi samar-samar, keterangan pelaku berubah saat rekonstruksi, dan pembelaan dari Penasehat Hukum. Kata kunci: Peran, Jaksa Penuntut Umum, Tindak Pidana Pengeroyokan, Kematian

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited: 13 Oct 2023 03:06
Last Modified: 13 Oct 2023 03:06
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31622

Actions (login required)

View Item View Item