PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Kusmiati, Kusmiati (2023) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30301900191_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30301900191_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (305kB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketertarikan penulis dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang seringkali dinodai oleh oknum-oknum tertentu dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran selama proses pemilu, salah satunya adalah politik uang. Inilah salah satu hal yang merugikan proses pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Jadi ketika seseorang melakukan politik uang, mereka harus bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku politik uang dan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum pemilu untuk mencegah terjadinya politik uang. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data awal, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, analisis pertanggungjawaban pidana atas kejahatan politik uang dan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum pemilu dalam mencegah terjadinya politik uang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam pemilihan umum di Indonesia sebenarnya belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kasus pelaku politik uang yang belum sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Penegak hukum harus memberikan pemidanaan kepada pelaku yang telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana secara adil sehingga dapat menimbulkan efek jera sehingga diharapkan ke depan kasus politik uang hilang. Upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum pemilu yang didalamnya terdapat Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan yang tergabung dalam GAKKUMDU adalah pertama, Bawaslu melakukan upaya khusus mulai dari tahap perencanaan pengawasan hingga tahap pengawasan. Kedua, polisi melakukan upaya pencegahan seperti yang dilakukan Bawaslu tetapi lebih pada penyelidikan dan penyidikan. Ketiga, Kejaksaan Agung berupaya bekerja sama dengan Bawaslu dan Polri dalam memperkuat upaya pencegahan praktik politik uang, melainkan menindak tindak pidana politik uang. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Pelaku Politik Uang; Penanggulangan

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	12 Oct 2023 04:09
Last Modified:	12 Oct 2023 04:09
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31593

Actions (login required)

View Item