Manusia melakukan perkawinan untuk berkembang biak dan melanjutkan
keturunan. Namun, tidak selalu perkawinan berjalan baik, kerap kali dalam
perkawinan terdapat persoalan yang menimbulkan pertikaian dalam rumah tangga.
Pertikaian tadi dapat terselesaikan melalui diskusi ataupun harus berakhir dengan
perceraian di Pengadilan Agama. Perceraian merupakan solusi terakhir yang boleh
ditempuh, apabila rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan. Percerain memiliki
akibat hukum bagi suami isteri, yaitu terhadap harta bersama atau harta gono-gini
dan terhadap anak-anak yang telah dilahirkan secara sah dari perkawinan.
Pembagian harta bersama ini diatur dalam Hukum Islam, Hukum Adat, UndangUndang

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 16 tahun 2019, KHI, hingga Hukum Perdata.
Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian yang digunakan
dalam melakukan penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris. Pada
penelitian ini dilakukan pendekatan Putusan, studi Kasus, dan pendekatan Fakta.
Maka dengan kata lain, penelitian yang dilakukan terhadap suatu kasus yang nyata
terjadi di masyarakat dengan maksud guna mengetahui dan menemukan fakta-fakta
dan data yang dibutuhkan.
Kesimpulan dari penelitian skripsi ini bahwa adaya suatu perkawinan yang
berakhir dengan perceraian akan berimbas pada pembagian harta bersama selama
perkawinan. Pembagian harta bersama dalam penelitian skripsi ini diselesaikan
melalui Pengadilan Agama Semarang yang diajukan oleh pihak Penggugat kepada
pihak Tergugat. Dalam Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg
disebutkan bahwa terdapat adanya replik-duplik antara Penggugat dan Tergugat,
yang mana kemudian dijelaskan adanya harta bersama selama perkawinan yang
dapat dibuktikan dengan adanya bukti surat kepemilikan aset serta diterangkan pula
terdapat adanya bukti saksi yang mana bisa menjadi bahan pertimbangan Hakim
dalam menentukan putusan. Adapun persoalan atau kendala yang kerap terjadi
dalam proses pembagian harta bersama. Dalam pembagian harta bersama menurut
Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg, juga ditemukan adanya
kendala yang mana kendala tersebut juga tertuang dalam putusan tersebut.

Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian, Harta Gono-Gini