REKONSTRUKSI REGULASI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI POLMAS OLEH BHABINKAMTIBMAS MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI BERBASIS NILAI KEADILAN RESTORATIF

UTOMO, DENI SETYO (2023) REKONSTRUKSI REGULASI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI POLMAS OLEH BHABINKAMTIBMAS MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI BERBASIS NILAI KEADILAN RESTORATIF. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302000357_fullpdf.pdf Download (4MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302000357_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Polmas oleh Bhabinkamtibmas sebagai pondasi pelaksanaan keadilan restoratif sebagai upaya pemberdayaan, menciptakan masyarakat sadar akan pentingnya kerukunan, peningkatan kualitas kehidupan, menjalin komunikasi aktif, kemitraan Polisi dengan masyarakatnya, upaya mendeteksi sedini mungkin setiap gejolak permasalahan dan merespons segera untuk mencegah meluasnya konflik di masyarakat. Penelitian bertujuan menganalisis dan menemukan regulasi penyelesaian tindak pidana melalui Polmas oleh Bhabinkamtibmas mewujudkan keamanan dalam negeri belum berbasis nilai keadilan restoratif, kelemahan regulasi penyelesaian tindak pidana melalui Polmas oleh Bhabinkamtibmas mewujudkan keamanan dalam negeri saat ini, serta menemukan rekonstruksi regulasi penyelesaian tindak pidana melalui Polmas oleh Bhabinkamtibmas mewujudkan keamanan dalam negeri berbasis nilai keadilan restoratif. Rekonstruksi regulasi penyelesaian tindak pidana melalui Polmas oleh Bhabinkamtibmas mewujudkan keamanan dalam negeri berbasis nilai keadilan restoratif, dengan mereonstruksi Pasal 1 angka 5, dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, serta Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat, hal mana terkait kewenangan Bhabinkamtibmas dengan strategi Polmas melakukan upaya penyelesaian gangguan Kamtibmas yang terjadi di masyarakat. Dalam mewujudkan keadilan restoratif, setiap penyelesaian perkara pidana di masyarakat harus diselesaikan terlebih dahulu berdasarkan kearifan lokal oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui Bhabinkamtibmas dengan strategi Polmas, dalam hal ini Bhabinkamtibmas bersama Pemerintahan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat berperan dalam penyelesaian sengketa di masyarakat. Hasil penyelesaian sengketa berupa kesepakatan dalam mediasi penal disampaikan ke Kepala Kepolisian Sektor untuk diajukan penetapan ke Pengadilan sebagai putusan dalam penyelesaian sengketa. Sehingga pelaksanaan sistem peradilan pidana dilakukan apabila tidak tercapainya mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana. Kata Kunci : Polmas, Bhabinkamtibmas, dan Keadilan Restoratif

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	10 Oct 2023 06:48
Last Modified:	10 Oct 2023 06:48
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31348

Actions (login required)

View Item