REKONSTRUKSI REGULASI JABATAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PUBLIK BERBASIS NILAI KEADILAN

WIDAYANTI, RINI (2023) REKONSTRUKSI REGULASI JABATAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PUBLIK BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100066_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text RINI WIDAYANTI-NIM.10302100066.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan regulasi jabatan Notaris sebagai pejabat publik belum berbasis nilai keadilan, menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan kelemahan-kelemahan regulasi jabatan Notaris saat ini. Serta untuk menemukan rekonstruksi regulasi jabatan Notaris sebagai pejabat publik berbasis nilai keadilan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif ditujukan untuk meneliti fungsi suatu norma yang meletakkan undang-undang sebagai instrumen yang mengatur dan mengendalikan masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan undang-undang33 (statute approach), pendekatan filosofis (philosophical approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Analisis yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Dalam pelaksanaan jabatan notaris, diperlukan tanggung jawab profesional yang berhubungan dengan jasa yang diberikan oleh Notaris. Tanggung jawab tersebut dapat timbul karena Notaris tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati dengan klien atau akibat dari kelalaian notaris sebagai penyedia jasa yang mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak memuat kewajiban Notaris sebagai penyedia jasa untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada klien mengenai tugas dan wewenang notaris. Seorang notaris melakukan kesalahan, kelalaian atau pelanggaran, maka pihak yang sering disalahkan adalah klien. Hal ini jelas tidak benar dan tidak memenuhi rasa keadilan terhadap klien karena adanya perbuatan menimpakan tanggung jawab kesalahan seseorang kepada orang lain. Regulasi jabatan Notaris sebagai pejabat publik sebagaimana diatur dalam UUJN, diketahui memiliki beberapa beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut terdapat pada pengaturan kewenangan notaris dalam pembuatan akta tanah yang berbenturan dengan PPAT sehingga berakibat pada timbulnya konflik kewenangan, dan untuk mendapatkan undang-undang jabatan notaris yang ideal dan memenuhi rasa keadilan, maka rekonstruksi jabatan Notaris sebagai pejabat publik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 perlu dilakukan rekonstruksi Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) UUJN sehingga ruang lingkup kewenangan notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta tanah tidak kabur dan tidak berbenturan dengan kewenangan PPAT. Kata Kunci: Rekonstruksi, Regulasi, Notaris, Pejabat Publik, Keadilan

Actions (login required)

View Item