REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENARIKAN PAKSA OLEH PIHAK LEASING BERDASARKAN NILAI KEADILAN

JAMILAH, JAMILAH (2023) REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENARIKAN PAKSA OLEH PIHAK LEASING BERDASARKAN NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10301700060_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10301700060_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor. Seharusnya pihak pertama menggunakan jalur hukum yaitu melalui pengadilan dalam menyelesaikan masalah wanprestasi oleh pihak kedua, sehingga ada kekuatan tetap dalam melakukan penyitaan barang terhadap debitur apabila terjadi kredit macet. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1) Mengapa regulasi perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa oleh pihak leasing belum berkeadilan ?, 2) Apa kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa oleh pihak leasing saat ini ?, 3) Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa oleh pihak leasing berdasarkan nilai keadilan?. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan pendekatan hukum sosiologis atau penelitian Socio legal research, spesifikasi penelitian deskriptif, sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi lapangan, analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Regulasi perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa oleh pihak leasing belum berkeadilan, yaitu bahwa perlunya perubahan regulasi yang berkeadilan khususnya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 4 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 15 ayat 2 masih belum berkeadilan karena masih sering dijumpai penarikan paksa oleh pihak leasing, sehingga perlu adanya perubahan regulasi tersebut. 2)Kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa oleh pihak leasing saat ini antara lain yaitu secara substansi masih lemahnya Undang-Undang Jaminan Fidusia perusahaan pembiayaan lebih sering memanfaatkan kesaktian ‘kekuatan eksekutorial’ dalam UU Jaminan Fidusia, secara struktur hukum apparat penegak hukum termasuk lembaga yang berwenang harus bersinergi dalam mengatasi penarikan paksa oleh pihak leasing di lapangan; secara budaya hukum masih lemahnya pemahaman masyarakat tentang undang-undang, baik Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Jaminan Fidusia. 3). Rekonstruksi regulasi perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa oleh pihak leasing berdasarkan nilai keadilan adalah; a) Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 huruf e, dengan mengganti kata secara patut diganti yang berkeadilan; b) Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 4 dan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 15 ayat 2. Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Leasing, Penarikan Paksa, Perlindungan Konsumen

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	10 Oct 2023 06:13
Last Modified:	10 Oct 2023 06:13
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31310

Actions (login required)

View Item