REKONSTRUKSI REGULASI PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT TANPA PENUNJUKAN PELAKSANA WASIAT BERBASIS NILAI KEADILAN

SALEH, DIAH TRIMURTI (2023) REKONSTRUKSI REGULASI PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT TANPA PENUNJUKAN PELAKSANA WASIAT BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

[img] Text
Program Doktor Ilmu Hukum_10302100032_fullpdf.pdf

Download (2MB)
[img] Text
Program Doktor Ilmu Hukum_10302100032_pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Pewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga, namun karena dalam pewarisan itu terkandung aspek-aspek kebendaan berupa harta kekayaan dan hutang piutang pewaris, yang akan berpindah dari pewaris kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia maka hukum waris juga mengandung unsur-unsur hukum kebendaan . Adakalanya pewaris menghendaki harta bendanya diatur menurut kehendaknya untuk dilaksanakan saat ia meninggal dunia. Kehendak ini dapat dituangkan dalam suatu akta wasiat di hadapan Notaris dengan dihadiri oleh minimal dua orang saksi dan wasiat itu bisa dicabut kembali sewaktu-waktu oleh pewaris. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan merekonstruksi regulasi peran Notaris dalam pembuatan akta wasiat tanpa penunjukan pelaksana wasiat di tengah sistem pewarisan di Indonesia yang pluralistik karena adanya ketetapan Pemerintah Hindia Belanda dalam Indische Staatsregeling pasal 163 yang menggolongkan penduduk Indonesia kedalam tiga golongan yaitu golongan Eropa dan yang dipersamakan dengannya, golongan Timur asing Tionghoa dan Non - Tionghoa, serta golongan bumiputera. Demikian pula sistem kekerabatan dalam perkawinan di Indonesia telah membentuk tiga sistem kekerabatan dalam hukum pewarisan, yaitu sistem kekerabatan parental atau bilateral dimana seorang anak sah mewaris dari garis keturunan ayah dan ibunya, sistem matrilineal dimana seorang anak sah mewaris dari garis keturunan ibunya saja, sistem kekerabatan patrilineal dimana seorang anak sah mewaris dari garis keturunan ayahnya saja. Terlebih lagi penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai macam ras, suku, agama, adat dan budaya, menyebabkan ada sebagian penduduk menganut hukum waris Islam, ada sebagian penduduk tunduk pada hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan ada sebagian penduduk yang tunduk hukum waris adat. Tak jarang terdapat kontradiksi dalam hukum pewarisan, terutama antara pewarisan melalui wasiat dengan sistem pewarisan yang dianut oleh pewaris. Wasiat merupakan akta otentik yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik sesuai dengan Pasal 1 angka (1) UU No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris – Perubahan dan akta otentik merupakan alat bukti terkuat dalam hukum acara perdata sesuai Pasal 1866 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Pasal 164 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis teori dasar teori keadilan menurut para filosof, teori keadilan Pancasila, teori menengah yaitu teori sistem hukum serta teori aplikatif menurut teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo. Oleh karena pluralisme hukum waris di Indonesia, maka tata cara pembuatan wasiat bagi masing-masing golongan penduduk perlu ditambahkan dalam pasal 16 angka (1) huruf i dan j Undang-Undang Jabatan Notaris.Rekonstruksi regulasi peran notaris dalam pembuatan akta wasiat dengan penunjukan pelaksana wasiat berbasis nilai keadilan baik bagi para ahli waris, notaris maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan wasiat hendaknya dilakukan melalui harmonisasi sistem hukum antar golongan penduduk di Indonesia sehingga memberikan nilai kemaslahatan bagi pewaris, ahli waris, dan masyarakat pada umumnya. Kata kunci : rekonstuksi, wasiat, pelaksana wasiat, nilai keadilan

Item Type: Thesis (Doctoral)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana
Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited: 10 Oct 2023 04:21
Last Modified: 10 Oct 2023 04:21
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31294

Actions (login required)

View Item View Item