REKONSTRUKSI PENGATURAN PENGUNGSI DAN IMPLIKASINYA PADA HUKUM KEIMIGRASIAN DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM

YUDHA, ALVIAN BAYU INDRA (2023) REKONSTRUKSI PENGATURAN PENGUNGSI DAN IMPLIKASINYA PADA HUKUM KEIMIGRASIAN DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100018_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100018_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Indonesia sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 didesak oleh kebutuhan untuk berperan di kancah dunia internasional, dan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri kemudian menerbitkan Peraturan Presiden No. 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri (Perpres Nomor 125 Tahun 2016). Perpres ini diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan imigran subjek pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Namun definisi Pengungsi yang dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2016 dan mekanisme penanganannya menimbulkan hambatan dalam kendala dalam implementasinya. Oleh karena itu, penulisan ini akan mencoba menjawab dampak penggunaan definisi pengungsi dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2016 pada penerapan hukum di Indonesia. Metode penulisan ini menggunakan paradigma konstruktivisme yaitu paradigma dengan ontologi relativisme, metode pendekatan yuridis sosiologis, yakni suatu pendekatan dengan mencari informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan secara empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer yang terdapat pada wawancara narasumber kemudian diperkuat dengan studi kepustakaan melalui langkah teoritik, Sifat penelitian yaitu deskriptif analitis adalah suatu jenis penelitian yang dimaksud untuk melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan obyek atau suatu peristiwa sekaligus mengambil suatu kesimpulan umum tentang obyek dari penelitian tersebut, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu data yang diperoleh dari data lapangan baik wawancara dan/atau kuesioner yang dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap para pihak yang berkompeten. Landasan teori dalam disertasi ini menggunakan teori keadilan pancasila, teori sistem hukum, teori hukum progresif, teori hierarki hukum dan teori lain yang relevan. Penulisan ini dapat disimpulkan bahwa konsep hukum tentang pengungsi yang baru haruslah berkeadilan Pancasila. Kita tahu bahwa kita bukan negara peratifikasi pengungsi, namun segala tindakan kita mencerminkan bahwa kita sejatinya selalu memperlakukan pengungsi dengan standar kemanusiaan yang adil dan beradab dan juga sebagaimana bangsa yang mencerminkan perilaku dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dimana bangsa yang lain menyebutnya sebagai bangsa yang menjunjung tinggi HAM, namun demikian, kita tetap pada pendapat bahwa kita tidak mau menjadi negara pihak atau negara peratifikasi karena kita tidak ingin terikat kepada aturan tentang hukum pengungsi internasional. Selain itu peneliti ingin menciptakan terminologi penyebutan pengungsi secara khusus, yaitu orang asing yang memiliki kondisi khusus (Special Condition Foreigners) yang diakui secara hukum dan memiliki hak serta kewajiban yang harus dilakukan selama tinggal di Indonesia dengan status pengungsi. Ini untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan kejelasan hukum terkait keberadaan dan kegiatan mereka selama berada di Indonesia. serta saran dalam penulisan ini yaitu melakukan komunikasi dan berkordinasi dengan United Nation High Commisioner for Refugees (UNHCR) Indonesia terus komunikasi dan koordinasi dengan United Nations High Commissioner for Refugeess (UNHCR) atau Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, melakukan kerja sama dengan International Organization For Migration Organisasi Internasional untuk Migrasi International Organization for Migration (IOM) berupaya untuk menjamin penanganan migrasi secara tertib dan manusiawi, dan membuat pengaturan konkrit yang mengatur mengenai prosedur penanganan dan pengawasan untuk pengungsi. Landasan hukum untuk penanganan pengungsi tersebut mengacu pada Pasal 1 ayat (9), Pasal 10, dan Pasal 13 yang mengatur mengenai orang asing. Kata Kunci: Pengungsi, Keimigrasian, Keadilan.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	10 Oct 2023 03:47
Last Modified:	10 Oct 2023 03:47
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31281

Actions (login required)

View Item