REKONSTRUKSI REGULASI SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

YUSERLINA, ANNY (2023) REKONSTRUKSI REGULASI SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100024_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100024_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Faktor ekonomi ini menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan salah satu adalah pencurian, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan pencurian sekalipun. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini Untuk menganalisis dan menemukan regulasi sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian belum berbasis nilai keadilan. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian saat ini dan Untuk menemukan rekonstruksi regulasi sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang berbasis nilai keadilan. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum social legal research, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data primer dan data sekunder Penelitian ini menggunakan paradigma Konstruktivisme. Fungsi teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan petunjuk dan memprediksikan serta menjelaskan objek yang diteliti. Teori Dasar (Grand Theory) dengan Menggunakan Keadilan Pancasila, Middle Theory dengan Menggunakan Teori Sistem Hukum dan Applied Theory dengan Menggunakan Teori Hukum Progresif. Adapun hasil penelitiannyaadalah 1. Regulasi sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian, perlu adanya pendekatan yang lebih holistik dan berbasis pada nilai keadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang dapat mempengaruhi perilaku pelaku. Selain itu, perlu juga adanya kesadaran dan kesadaran masyarakat tentang masalah ini agar dapat memperbaiki pandangan dan tindakan terhadap tindak pidana pencurian. 2. Kelemahan-kelemahan substansi hukum dalam regulasi sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian bahwa didalam Pasal 362 KUHP hanya melihat unsur perbuatan melawan hukum dari sisi fungsi positif. Kelemahan struktur hukum, sebagian aparat penegak hukum hanya melihat unsur melasawan hukum dari segi formilnya saja, tidak melihat unsur melawan hukum secara materil yang bersifat negatif bagi pelaku tindak. Kelemahan budaya hukum masih kecenderungan masyarakat menilai pelaku tindak pidana pencurian harus diberikan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang khususnya Pasal 362 KUHP. 3. Regulasi sistem pemidanaan pada kenyataannya saat ini belum terciptanya keadilan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang berbasis pada nilai keadilan adalah karena sebagian besar regulasi tersebut masih didasarkan pada pendekatan hukum klasik yang hanya memfokuskan pada hukuman dan memperlakukan semua pelaku tindak pidana secara sama tanpa mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang mempengaruhi tindakan tersebut. Kata Kunci: Rekonstruksi, Sistem Pemidanaan,Tindak Pidana Pencurian, Keadilan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	10 Oct 2023 03:19
Last Modified:	10 Oct 2023 03:19
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31257

Actions (login required)

View Item