REKONSTRUKSI REGULASI PENGEMBANGAN EKONOMI PESANTREN MENUJU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

UTOMO, EDY SETYO (2023) REKONSTRUKSI REGULASI PENGEMBANGAN EKONOMI PESANTREN MENUJU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100034_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100034_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan daya tekan dan memperkuat berbagai regulasi dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren. Salah satu hal penting dalam pesantren adalah persoalan ekonomi. Kemandiarian ekonomi menjadi kian penting mengingat mayoritas pondok pesantren belum mandiri dan masih mengandalkan bantuan dari donatur untuk pembiayaan keperluan sehari-hari. Undang-undang ini lebih berfokus pada aspek pendidikan dan pembinaan pesantren, sehingga tidak memberikan pedoman yang cukup rinci tentang pengembangan ekonomi pesantren. Kelemahan ini membuat implementasi pengembangan ekonomi pesantren menjadi kurang jelas dan tergantung pada interpretasi pihak terkait. Tujuan penelitian disertasi ini sebagai berikut: 1) Untuk menemukan dan menganalisis pengembangan ekonomi pesantren menuju kesejahteraan yang berkeadilan saat ini. 2) Untuk menemukan dan menganalisis kelemahan pengembangan ekonomi pesantren menuju kesejahteraan yang berkeadilan saat ini. 3) Untuk menemukan dan menganalisis konstruksi regulasi ideal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menuju Pengembangan Ekonomi Pesantren Berbasis Lokal menuju kesejahteraan yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau socio- legal research. paradigma yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme, hal tersebut adalah karena mengingat tujuannya adalah merekonstruksi hukum dalam pengembangan ekonomi pesantren. Hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren belum menyentuh secara langsung ruang gerak pesantren dalam pengembangan ekonominya. Regulasi ini tidak secara khusus mengatur pengembangan ekonomi pesantren, pesantren masih memiliki kebebasan dan fleksibilitas dalam mengembangkan kegiatan ekonomi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan regulasi yang berlaku. 2) Kelemahan-Kelemahan a) Kelemahan Regulasi Pengembangan Ekonomi Pesantren, b) Kelemahan Manajemen Pesantren, c) Sumber Daya Manusia di Pesantren, d) Keterbatasan modal dan akses pendanaan, e) Tidak adanya rincian strategi dan rencana aksi yang jelas 3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program pengembangan ekonomi pesantren berbasis lokal, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan melalui kerjasama ekonomi. selanjutnya disebutkan Penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat berbasis lokal yang berkeadilan dan sejahtera. Kemudian dijelaskan secara rinci Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam peningkatan ekonomi pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa: bantuan keuangan (modal); bantuan sarana dan prasarana untuk usaha; bantuan teknologi; dan/atau dalam pengembangan usaha serta pelatihan keterampilan SDM untuk menunjang ekonomi. Kata Kunci: Pengembangan Ekonomi, Nilai keadilan, rekonstruksi hukum, kesejahteraan masyarakat

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	09 Oct 2023 07:50
Last Modified:	09 Oct 2023 07:50
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31232

Actions (login required)

View Item