REKONSTRUKSI REGULASI PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PESANTREN BERBASIS NILAI KEADILAN

Mahmud, Himran (2023) REKONSTRUKSI REGULASI PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PESANTREN BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100045_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100045_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pondok pesantren adalah genuine Indonesia. Pendidikan Nasional harusnya berkiblat pada pendidikan pesantren dengan penanaman hubungan antar manusia yang terbuka dan toleran. Bahwa pada isi Pasal 3 UU Sisdiknas adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan pondok pesantren sudah mengimplementasikan sejak lama. Pondok pesantren merupakan lembaga yang membentuk kemandirian, tanggung jawab serta membentukpendidikan karakter yang menjadi modal dasar berkehidupan di masyarakat seutuhnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan regulasi pendirian dan penyelenggaraan pesantren belum berbasis nilai keadilan, menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan pendirian dan penyelenggaraan pesantren, menemukan rekonstruksi regulasi pendirian dan penyelenggaraan pesantren berbasis nilai keadilan. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah social legal research dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan teori keadilan sebagai grand teori, teori sistem hukum dan legislasi, serta apllaid teorinya adalah teori hukum progresif dan istihsan. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) Regulasi pendirian dan penyelenggaraan pesantren dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 belum berkeadilan, Regulasi pendirian dan penyelenggaraaan pesantren belum berbasis nilai keadilan disebabkan pasal-pasal yang berkaitan dengan pendirian dan penyelenggaraan tersebut lebih menekankan pada nilai keadilan prosedural, dan mengabaikan nilai keadilan Pancasila sebagai nilai yang mendasari berbagai aspek pembangunan di Indonesia.(2) Kelemahan- kelemahan regulasi pendirian pesantren dan penyelenggaraan pesantren seperti tidak memasukkan nilai keadilan, pancasila dan nilai Islam, santri bermukim dipesantren, pesantren memiliki pondok atau asrama, pengasuh dan pendidik minimal sarjana, memiliki dana yang besar, kurangnya kejelasan mengenai persayaratan administratif, tidak memuat masalah moral, pendanaan kurang jelas, pengawasan dan evaluasi kurang jelas. pemberian hak peserta didik, dan pengaturan lingkungan pesantren, progresif, dan istihsan. (3) rekonstruksi berbasis nilai keadilan dengan memberikan norma baru pada Ppasal 5s/d Pasal 13 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2019. Kata Kunci: Rekonstruksi, Regulasi, Pendirian, Penyelenggaraan, Pesantren, Keadilan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	09 Oct 2023 07:47
Last Modified:	09 Oct 2023 07:47
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31227

Actions (login required)

View Item