REKONSTRUKSI REGULASI KOMPETENSI ABSOLUTE PERADILAN AGAMA DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA TERHADAP PENYELEWENGAN PENGELOLA ZAKAT MELALUI MAHKAMAH SYARIYAH DI PROVINSI ACEH BERBASIS NILAI KEADILAN

VALEVI, MUHAMMAD REDHA (2023) REKONSTRUKSI REGULASI KOMPETENSI ABSOLUTE PERADILAN AGAMA DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA TERHADAP PENYELEWENGAN PENGELOLA ZAKAT MELALUI MAHKAMAH SYARIYAH DI PROVINSI ACEH BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302000056_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302000056_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Di dalam Undang-Undang Peradilan Agama telah mengatur mengenai zakat untuk keperluan umat muslim yang beragama islam. Namun, di daerah yang merupakan daerah istimewa Provinsi Aceh yang memiliki teritorial khusus dalam menerapkan syariyah islam, daerah tersebut memiliki qanun untuk mengatur mengenai zakat. Kekurangan di dalam qanun ini tidak mengatur secara spesifik mengenai Perkara Tindak Pidana Korupsi Zakat. Ketertarikan peneliti untuk menambahan mengenai regulasi dalam penyelewengan zakat di beberapa pasal pada undang-undang dan qanun merupakan salah satu isu hukum bahwa selama ini di Aceh untuk menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi zakat, masih merupakan kompetensi dari pengadilan negeri. Dalam faktanya mengenai pemahaman substansi yang terkandung di dalam zakat tersebut merujuk pada dasar hukum islam yaitu Alquran, sunnah dan juga Pendapat ulama. Jadi hal inilah yang menurut peneliti sebagai isu hukum apabila terjadi penyelewengan pengelolaan zakat dapat dipindahkan kopetensi relativenya ke pengadilan agama yang di Aceh disebut Mahkamah Syariyah. Berdasarkan uraian di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, Untuk menganalisis dan menemukan regulasi kompetensi absolute peradilan agama dalam memutuskan perkara pidana terhadap penyelewengan pengelola zakat melalui Mahkamah Syariyah Di Provinsi Aceh belum berbasis nilai keadilan; Kedua, Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi kompetensi absolute peradilan agama dalam memutuskan perkara pidana terhadap penyelewengan pengelola zakat melalui Mahkamah Syariyah Di Provinsi Aceh saat ini; Ketiga Untuk menganalisis dan menemukan rekonstruksi regulasi kompetensi absolute peradilan agama dalam memutuskan perkara pidana terhadap penyelewengan pengelola zakat melalui Mahkamah Syariyah Di Provinsi Aceh berbasis nilai keadilan. Jenis penelitian yuridis empiris lebih cocok digunakan untuk kajian sosial legal mengenai hukum islam yang diterapkan di Aceh sebagai Adapun pendekatan yang yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan Studi Lapangan (Field Research). Berdasarkan hasil analisa yuridis: Pertama, regulasi kompetensi absolute peradilan agama di Aceh yang dikenal dengan Mahkamah Syariyah masih belum memiliki kewenangan dalam memutuskan perkara pidana terhadap penyelewengan pengelola zakat. Menurut peneliti perlu adanya penambahan huruf pada pasal yang ada di dalam undang- undang terkait dan qanun mengenai perkara tindak pidana korupsi zakat, karena pemahamannya bersumber pada Al-quran, Sunnah, dan Pendapat Ulama dan; Kedua. Kelemahan-kelemahan regulasi kompetensi absolute peradilan agama dalam mengusulkan agar perkara pidana terhadap penyelewengan pengelola zakat dapat diserahkan kewenangangannya kepada Mahkamah Syariyah, karena dapat dilihat dari websitenya masih kurangnya keterbukaan Lembaga Baitul Mal untuk melaporkan keuangan berupa pemasukkan, pengeluaran dan dana tersebut akan disalurkan keorang yang tepat, sehingga diperlukannya Mahkamah Syariah dalam menyelesaikan masalah zakat tersebut apabila terjadinya penyelewenangan terhadap pendistribusian zakat; Ketiga, Untuk menganalisis dan menemukan rekonstruksi regulasi kompetensi absolute peradilan agama dalam memutuskan perkara pidana terhadap penyelewengan pengelola zakat melalui Mahkamah Syariyah Di Provinsi Aceh berbasis nilai keadilan. Menurut peneliti bagi Provinsi Aceh apabila kewenangan perkara tindak pidana korupsi zakat dialihkan ke Mahkamah Syariyah, maka di dalam undang-undang yang terkait mengenai zakat dan juga qanun merupakan solusi yang tepat untuk ditambahkan beberapa pasal salah satunya perkara tindak pidana korupsi zakat tersebut. Kata Kunci: Rekonstruksi; Penambahan; Pidana Zakat; Kompetensi Absolute; Pengadilan Agama Mahkamah Syariyah.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	09 Oct 2023 07:32
Last Modified:	09 Oct 2023 07:32
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31164

Actions (login required)

View Item