PURWANTONO, RIVAN ACHMAD (2023) REKONSTRUKSI REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR PADA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG BERKEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
Text
Program Doktor Ilmu Hukum_10302200115_fullpdf.pdf Download (2MB) |
|
Text
Program Doktor Ilmu Hukum_10302200115_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Regulasi pertanggungjawaban pemilik kendaraan bermotor di Indonesia berdasarkan UU 34/1964 jo PP 18/1965 sebagaimana tertuang dalam pasal 14 sejak diundangkan hingga saat ini belum dapat dilakukan, karena subjek hukum yang bias kepada siapa pertanggungjawaban ini disematkan. Tujuan penelitian dilakukan guna menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi terkait dengan pertanggungjawaban pemilik kendaraan atas peristiwa kecelakaan yang belum berkeadilan dan upaya merekonstruksi norma, kaidah, serta regulasi terkait sehingga pelaksanaan pasal 14 PP 18/1965 dapat dilaksanakan. Paradigma penelitian berawal dari positivism guna melihat das sein dan das sollen terkait dengan pertanggungjawaban hukum pemilik kendaraan kemudian analisa dilakukan dengan paradigma post positvsm dengan membenturkan fakta hasil penelitian dengan aliran dan mahzab hukum menurut para ahli. Analisis teori yang digunakan dibagi menjadi grand theory, middle theory, dan applied theory meliputi teori hukum pancasila, teori sistem hukum, teori hukum progresif, teori hukum pembentukan peraturan perundangan, dan teori pertanggungjawaban hukum. Penelitian ini membahas mengenai tiga pokok permasalahan yang meliputi: Pertama, Regulasi pelanggaran hukum lalu lintas yang belum berkeadilan. Kedua, Kelemahan regulasi pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hukum bagi pemilik kendaraan bermotor. Ketiga, Rekonstruksi regulasi pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hukum oleh pemilik kendaraan bermotor berdasarkan nilai keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian doctrinal. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanggungjawaban hukum pemilik kendaraan pada kecelakaan lalu lintas, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengaturan pertanggungjawaban pengendara yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan informasi daring. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat ketidakadilan kepada pemilik atau pengusaha kendaraan bermotor yang objek kendaraannya mengalami kecelakaan namun tidak berada dalam penguasaannya karena muatan pasal 14 dalam PP 18/1965 tidak memisahkan tanggung jawab individu dan kolektif atas terjadinya suatu laka lantas. Regulasi pertanggungjawaban hukum pemilik kendaraan bermotor berdasarkan UU 34/1964 jo PP 18/1965 memiliki kelemahan yang terbagi ke dalam tiga hal yakni kelemahan komponen substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Beberapa upaya rekonstruksi yang dilakukan adalah dengan mengusulkan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur adanya lembaga pelaksana Hak Regres yakni Jasa Raharja. Dan usulan teknis pelaksanaannya adalah dengan melakukan verifikasi terhadap siapa pemilik kendaraan yang terlibat laka lantas, melakukan upaya penagihan dengan korespondensi dalam bentuk persuratan dari mulai panggilan, peringatan, tagihan, sampai dengan bukti pelunasan. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Pemilik Kendaraan Bermotor, Kecelakaan lalu lintas, Berkeadilan
Item Type: | Thesis (Doctoral) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 4 UNISSULA |
Date Deposited: | 09 Oct 2023 07:29 |
Last Modified: | 09 Oct 2023 07:29 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31161 |
Actions (login required)
View Item |