FAILIN, FAILIN (2023) REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARAPIDANA RESIDIVIS PEREMPUAN DALAM PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
Text
Program Doktor Ilmu Hukum_10302100117_fullpdf.pdf Download (2MB) |
|
Text
Program Doktor Ilmu Hukum_10302100117_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Lembaga Pemasyarakatan memberikan perlindungan hukum terhadap residivis perempuan melalui pembinaan, apabila narapidana mengulangi tindak pidana maka ini salah satu kegagalan Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan yang tidak maksimal, sehingga narapidana keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak memiliki keterampilan kemandirian untuk hidup dilingkungan masyarakat sehingga mereka mengulangi tindak pidana lagi. Oleh karena itu lembaga pemasyarakatan harus memberikan pembinaan seperti program-program pelayanan, pembinaan dan perlindungan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan narapidana perempuan agar berefek jera. Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi narapidana residivis perempuan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan belum sepenuhnya mendapat perlindungan hukum. 2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan dalam memberikan regulasi perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan. 3. Untuk menemukan rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan agar berbasis nilai keadilan. Metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan sosio legal research. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah Teori Dasar (Grand Theory) dengan menggunakan Keadilan Pancasila, Middle Theory dengan Menggunakan Teori Sistem Hukum dan Applied Theory dengan Menggunakan Teori Hukum Progresif. Hasil penelitian adalah 1. Regulasi Perlindungan hukum narapidana residivis Perempuan dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan belum mewujudkan nilai keadilan, karena dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 61 ayat 1 bahwa Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus, perlakukan khusus ini lah yang dijadikan untuk mewujudkan nilai keadilan . Kenyataannya bahwa dalam regulasinya belum memberikan perbedaan pembinaan, narapidana residivis perempuan belum mendapatkan haknya sesuai dengan kebutuhan sehingga efek jera belum dipenuhi secara maksimal. 2. Kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum bagi narapidana residivis Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan adalah dari substansi hukum bahwa dalam Pasal 36 ayat 4 hanya dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin saja tidaknya kelompok pengulangan tindak pidana, sehingga bagi pelaku tindak pidana pemula sampai residivis kedua dan ketiga pembinaan yang diberikan sama saja, dari struktur hukum adanya mitra kerja dengan kementerian terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kesehatan dan dari kultur hukum adanya budaya malu, malu bagi pelaku tindak pidana dan nekat untuk mengulangi tindak pidana kembali dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. 3. Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan nilai keadilan, dengan menambahkan poin dalam Pasal 36 ayat 4 dan Rekonstruksi kedua dengan menambahkan nilai keadilan pada Pasal 61 ayat 1 dan penambahan poin pada ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Kata kunci: Rekonstruksi, Regulasi, Perlindungan Hukum, Narapidana, Residivis Perempuan
Item Type: | Thesis (Doctoral) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 4 UNISSULA |
Date Deposited: | 12 Oct 2023 06:40 |
Last Modified: | 12 Oct 2023 06:40 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31139 |
Actions (login required)
View Item |