REKONSTRUKSI REGULASI PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN PERDATA BERBASIS PADA NILAI KEADILAN

YUSRI, YUSRI (2023) REKONSTRUKSI REGULASI PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN PERDATA BERBASIS PADA NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100083_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100083_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pembuktian dalam acara perdata, berarti perbuatan hakim dalam usahanya menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang diperkirakan itu terbukti, artinya benar-benar ada atau tidak. Untuk itu hakim harus melihat bahan-bahan bukti dari kedua pihak yang berperkara. Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, namun dalam penerapannya masih belum berkeadilan karena belum diatur secara tegas dalam Hukum Acara Perdata. Tujuan penelitian ini adalah (1). untuk menganalisis mengenai regulasi pembuktian dalam peradilan perdata belum berbasis pada nilai keadilan. (2). untuk menganalisis kelemahan-kelemahan yang ada dalam regulasi pembuktian dalam peradilan perdata pada saat ini (3). Merekonstruksi regulasi pembuktian dalam peradilan perdata berbasis pada nilai keadilan. Paradigma Penelitian ini menggunakan paradigma Konstruktivisme, dengan metode pendekatan social legal research yang menggunakan data primer. Metode pengumpulan data dengan menggunakan sistem wawancara, observasi, dan lapangan. Teori hukum yang digunakan dalam disertasi ini adalah teori keadilan sebagai Grand Theory, Middle Ranged Theory teori sistem hukum dan Applied theory teori hukum Progresif. Hasil penelitian disertasi ini menemukan bahwa regulasi pembuktian dalam peradilan perdata di Indonesia, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan (menjatuhkan putusan) berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja, dan secara yuridis formal hukum dokumen elektronik belum diatur secara tegas dalam Hukum Acara Perdata, sehingga belum bernilai keadilan yaitu penormaan Pasal 163 dan 164 HIR dan Pasal 283 dan 284 RBg., belum memberikan nilai-nilai keadilan dalam sistem pembuktian. Kelemahan-kelemahan regulasi pembuktian dalam peradilan perdata pada saat ini adalah meliputi kelemahan dalam konteks substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, oleh karena itu perlu dilakukan rekonstruksi ketentuan pada Pasal 164 HIR atau 284 RBg dengan perlu adanya pengaturan mengenai alat bukti elektronik, yang telah divalidasi dan kekuatannya sama dengan alat bukti surat. Kemudian pada Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg perlu ada pengaturan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disampaikan oleh pihak berperkara harus berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan implikasinya adalah untuk memberikan suatu pemikiran yang baru berkaitan dengan regulasi-regulasi pembuktian dalam peradilan perdata berbasis pada nilai keadilan. Kata Kunci: Rekonstruksi, Regulasi Pembuktian, Berkeadilan.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	12 Oct 2023 06:25
Last Modified:	12 Oct 2023 06:25
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31129

Actions (login required)

View Item