REKONTRUKSI REGULASI PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA BERBASIS NILAI KEADILAN

ASMA VIKRA, ZULFA (2023) REKONTRUKSI REGULASI PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100084_fullpdf (2).pdf Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100084_pernyataan_publikasi (2).pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah merupakan wujud dari demokrasi, sementara demokrasi akan terbangun diawali adanya keterlibatan masyarakat dalam memilih pemimpinnya. Indonesia sebagai negara demokrasi, pemilihan kepala daerah secara konstitusional diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yaitu Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dipilih secara demokratis. Frasa "demokratis" tidak dijelaskan lebih lanjut oleh UUD 1945 sehingga terdapat dua penafsiran bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat atau secara tidak langsung melalui DPRD. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan pemilihan kepala daerah di laksanakan secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung sekarang ini di satu pihak menghendaki diganti dengan secara tidak langsung, dan di lain pihak menghendaki tetap dipertahankan. Adapun Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan Regulasi Pemilihan Kepala Daerah sekarang dan Rekontruksi regulasi terhadap pemilihan kepala daerah di masa akan datang yang berbasis nilai keadilan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian terhadap data sekunder dan data primer. Data Primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, sedangkan Data Sekunder melalui studi pustaka. Kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teori yang di gunakan adalah teori keadilan, teori sistem hukum, teori demokrasi dan teori rekontruksi regulasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Regulasi Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat belum berbasis keadilan karena sering terjadinya kecurangan yang berupa politik uang, lemahnya penegakan hukum, biaya yang besar, terjadinya konflik horisontal antara pendukung calon kepala daerah. Maka dari itu, regulasi pemilihan kepala daerah secara langsung harus direkonstruksi dengan Regulasi pemilihan kepala daerah secara tidak langsung dengan mekanisme Gubernur ditunjuk oleh Presiden dari para calon yang diajukan oleh DPRD Provinsi karena Provinsi adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat, sementara Bupati dan Walikota dipilih oleh DPRD Kabupaten/Kota karena otonomi daerah berada di daerah tingkat dua. Rekonstruksi regulasi tersebut secara yuridis tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 begitu juga secara sosiologis menghilangkan konflik horizontal di masyarakat dan secara filosofis dapat mewujudkan nilai keadilan.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	12 Oct 2023 06:15
Last Modified:	12 Oct 2023 06:15
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31123

Actions (login required)

View Item