REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEKERJA PADA PERUSAHAAN ROKOK YANG BERBASIS KESEJAHTERAAN

Jayadi, Jayadi (2023) REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEKERJA PADA PERUSAHAAN ROKOK YANG BERBASIS KESEJAHTERAAN. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 10302000210.pdf Download (1MB)
	Text JAYADI.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Konstruksi hukum kesejahteraan pekerja di Perusahaan, problematika dan solusinya pekerja perlindungan hukum kesejahteraan pekerja di Pabrik Rokok Paku Bumi Kudus Jawa Tengah. Penelitian disertasi ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap hak Pekerja Perusahaan Rokok belum berbasis nilai kesejahteraan, untuk menganalisis dan menemukan kelemahan- kelemahan Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap hak Pekerja Perusahaan Rokok dan untuk menemukan rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap hak Pekerja Perusahaan Rokok berbasis nilai kesejahteraan. Metode penelian dalam penelitian disertasi ini adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan studi pustaka atau wawancara kepada pekerja atau buruh yang bekerja di Perusahaan Pabrik Rokok Paku Bumi Kudus Jawa Tengah dan kepala badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus Jawa Tengah. Teori hukum yang digunakan adalah teori negara kesejahteraan, teori sistem hukum dan teori perlindungan hukum dan hukum progresif. Hasil penelitiannya yaitu Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap hak Pekerja Perusahaan Rokok belum berbasis nilai kesejahteraan, sebagaimana pada perusahan rokok Paku Bumi Kudus, belum memberikan Kesejahteraan yang layak yang kemanusia kepada para pekerja atau buruh, yang tidak sesuai dengan Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pasal 156, Belum bila terlaksana dengan huruf a dan b masa kerja 1 satu tahun atau kurang 1 satu tahun tidak akan di bayar 1 bulan upah, mengupayakan bahwa perusahaan Pabrik Rokok Paku Bumi Kudus, bisa mensejahterakan pekerja atau buruh, serta melaksanakan perundang – undangan yang berlaku di NKRI. Sehingga perusahaan rokok mengeksploitasi buruh tidak bisa mencapai Upah Minimal Kabupaten (UMK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Serta beberapa Pasal dalam UU Cipta Kerja. Kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum hak pekerja pada perusahaan rokok saat ini, yakni adanya kelemahan pada substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. kewenangan ada di pemerintah yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sehingga perusahaan tidak ada pengawasan dari pemerintah oleh karena itu PPNS pula di tambah dan di kembalikan di tingkat kabupaten masing – masing . kewenangan perusahan dan APINDO dan Dewan Pengipahan, pemerintah terbukti dalam penangguhan upah tidak dilaksanakan bila tidak mampu bayar sesuai keputusan gubernur. Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum hak pekerja pada perusahaan rokok yang berbasis kesejahteraan yakni rekonstruksi nilai kesejahteraan dan rekonstruksi norma hukum. Nilai kesejahteraan merupakan Perwujudan atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan meliputi: upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu serta mendapatkan upah jika hubungan kerja telah berakhir. Selain itu hak kompensasi, hak pelatihan kerja dan hak upah masa tunggu kerja akibat PHK. Selanjutnya rekonstruksi norma hukum Pasal 126 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan, Pasal 81 Ayat (9) UU Cipta Kerja pada perubahan Pasal 47 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan, Pasal 81 Ayat (44) mengubah ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Kata Kunci : Rekonstruksi, Pekerja atau Buruh, Kesejahteraan.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	13 Sep 2023 06:30
Last Modified:	13 Sep 2023 06:30
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31064

Actions (login required)

View Item