Wibowo, Indrayana Addy (2022) REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAK CIPTA BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.
Text
10302000204.pdf Download (2MB) |
|
Text
Publikasi INDRAYANA.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak yang diberikan kepada orang- orang atas hasil dari buah pikiran mereka. Biasanya hak eksklusif tersebut diberikan atas penggunaan dari hasil buah pikiran pencipta dalam kurun waktu tertentu. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Mengapa regulasi sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta belum berbasis nilai keadilan ? 2) Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta dalam hukum positif saat ini ? 3) Bagaimana rekonstruksi regulasi sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta yang berbasis nilai keadilan ? Metode penelitian yang digunakan dengan paradigma konstruktivisme, pendekatan yuridis sosiologis dan analisa kualitatif. Hasil penelitian ini adalah : 1) Regulasi sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta dalam hukum positif saat ini diatur melalui UU Hak Cipta Tahun 2014 tentang Perlindungan Hak Cipta, sanksi pidana diatur dalam bentuk stelsel maksimal dimana UU Hak Cipta mengatur pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal paling banyak 4 Milyar. Kenaikan hukuman denda yang sangat besar itu dimaksudkan agar ada efek jera bagi mereka yang melakukan pelanggaran, karena denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dianggap masih ringan oleh para pelanggar, karena keuntungan (profit gain) yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan denda yang dijatuhkan. 2) Kelemahan Undang- Undang Hak Cipta belum bisa memberikan nilai keadilan. Kelemahan dari aspek substansi hukum masih terdapat kelamahan undang-undang sehingga memberi celah bagi si pelaku untuk melakukan perbuatan pidana pelanggaran hak cipta dan tidak memberikan efek jera terhadap si pelaku disebabkan Undang-Undang yang sekarang belum secara tegas mengatur ganti rugi terhadap korban pelanggaran hak cipta seperti hilangnya keuntungan yang disebabkan sebab si pelaku tidak membayar pajak, tidak membayar biaya produksi seperti honor penyanyi, pencipta lagu atau pemain film, tidak membayar biaya iklan dan seterusnya. Dari aspek struktur hukum perlu adanya pembenahan atau sinergi dari unsur kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Dari sisi aspek budaya hukum bahwa masyarakat masih sering membeli produk bajakan atau mengunduh dari platform digital yang tidak berbayar, dan dari produk yang tidak berlisensi atau bajakan. 3) Rekonstruksi sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta Berbasiskan Nilai Keadilan bertujuan untuk mewujudkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Adapun rekonstruksi hukum adalah merekonstruksi Pasal 99 dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Kata Kunci : Rekonstruksi, Sanksi Pidana, Pelanggaran, Hak Cipta, Keadilan.
Item Type: | Thesis (Doctoral) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
Date Deposited: | 07 Sep 2023 02:56 |
Last Modified: | 07 Sep 2023 02:56 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31063 |
Actions (login required)
View Item |