Rosita, Henny (2022) REKONSTRUKSI REGULASI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM REHABILITASI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERDASARKAN NILAI KEADILAN BERMARTABAT. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.
Text
10302000196.pdf Download (1MB) |
|
Text
Publikasi HENNY ROSITA.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Salah satu fenomena yang menunjukan bahwa masih adanya masalah sosial saat ini diantaranya dapat dilihat dari banyaknya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Gangguan jiwa sebagai suatu kondisi dimana seseorang mengalami gangguan dalam perilaku, pikiran, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalani fungsi orang sebagai manusia. Di tengah masyarakat, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) masih mendapatkan perlakuan diskriminatif, stigma dan tersingkir dari lingkungan. Gangguan jiwa merupakan permasalahan yang kompleks sehingga memerlukan penanganan yang tepat. Pemerintah daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap semua aspek kehidupan di daerah yang dipimpinnya. Tanggung jawab pemerintah tersebut diartikan sebagai keharusan dari pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Regulasi ini belum berkeadilan bermartabat karena belum secara optimal dalam memberikan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Adapun tujuan dari penelitian disertasi ini ialah Untuk menganalisa regulasi tanggung jawab Pemerintah dalam rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang belum berkeadilan bermartabat.Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan regulasi tanggungjawab Pemerintah dalam rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berdasarkan nilai keadilan bermartabat. Untuk menganalisis dan menemukan rekonstruksi regulasi tanggung jawab Pemerintah dalam rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berdasarkan nilai keadilan bermartabat. Metode penelitian ini menggunakan paradigma paradigma positivisme hukum (legal positivism paradigm) dan paradigma post positivisme hukum (legal post positivism paradigm) dengan metode pendekatan yuridis sosiologis untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder dan data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan serta metode deskriptif kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian ditemukan Rekonstruksi regulasi tanggung jawab Pemerintah dalam rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berdasarkan nilai keadilan bermartabat, Pasal 10, 18, dan 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Kata Kunci; Pemerintah, Rehabilitasi, Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)
Item Type: | Thesis (Doctoral) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
Date Deposited: | 13 Sep 2023 06:27 |
Last Modified: | 13 Sep 2023 06:27 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31060 |
Actions (login required)
View Item |